Page 291 - Toponim sulawesi.indd
P. 291
Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 277
menjadi pusat kekuasaan pada masa kolonial tidak bisa mengatasi persoalan
internalnya, berupa persaingan pada level birokrasi (dinas). 59
Kekacauan itu diatasi dengan kehadiran militer untuk menumpas
pengacau dan menjamin ketentraman. Pada saat yang sama, militer
menghadirkan keteraturan di kota Kendari hingga tahun 1960an. Perlawanan
gerombolan dengan menyandra dan menahan penduduk lokal ternyata
mendorong militer untuk memukimkan penduduk di pedalaman Sulawesi
Tenggara di dalam kota Kendari. Pertimbangan memukimkan pengungsi
adalah untuk memudahkan penjagaan dan pengawasan. Sejumlah tawanan
yang berhasil dibebaskan dari tangan gerombolan dimobilisasi dan
kemudian diijinkan untuk bermukim di sekitar teluk Kendari, di Mandonga,
Andonohu, dan Lepo-Lepo. Secara tidak langsung, dampak dari kekacauan
itu adalah perluasan pemukiman dan morfologis kota Kendari karena pasca
pemberontakan sebagian besar penduduk yang mengungsi ke kota Kendari
tidak mau pulang ke tempat asalnya.
60
Kedua, kekacauan yang terjadi di kota Baubau hingga tahun 1960an
telah menjadi salah satu pertimbangan penting ketika penetapan Ibukota
Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1964. Gubernur Sulawesi Selatan
Tenggara pada saat itu mengemukakan di beberapa kesempatan bahwa
jangan sampai terjadi egoisme Dinas seperti yang terjadi di salah satu wilayah
Sulawesi Tenggara. Laporan politik tahun 1950an-1960an menunjukan
bahwa di kota Baubau usulan anggaran kegiatan pemerintahan yang
sampai kepada propinsi di Makassar tumpang tindih dan dalam satu dinas
ada dua atau tiga usulan kegiatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, akan
tetapi kondisi itu tidak terjadi di Kendari. Kehadiran militer pada waktu itu,
tampaknya ikut menciptakan keteraturan pada level birokrasi. Keteraturan
59 Lihat Arsip Bundel Sulawesi Tenggara, Koleksi Arsip Makassar.
60 La Ode Rabani, “Menafsir Ulang Perkembangan Sejarah Kota Kendari: Implikasi dari Kekacauan Sosial
Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan”, Prosiding Seminar Nasional Jaringan Antarnusa dalam Rangka 71
Tahun Indonesia Merdeka, di Padang, 23-24 Agustus 2016.