Page 291 - Toponim sulawesi.indd
P. 291

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  277

                 menjadi pusat kekuasaan pada masa kolonial tidak bisa mengatasi persoalan

                 internalnya, berupa persaingan pada level birokrasi (dinas). 59

                       Kekacauan  itu diatasi  dengan kehadiran militer untuk  menumpas
                 pengacau  dan menjamin  ketentraman. Pada saat yang sama, militer

                 menghadirkan keteraturan di kota Kendari hingga tahun 1960an. Perlawanan
                 gerombolan dengan menyandra dan  menahan penduduk  lokal  ternyata

                 mendorong militer untuk memukimkan penduduk di pedalaman Sulawesi
                 Tenggara  di  dalam kota Kendari.  Pertimbangan memukimkan pengungsi
                 adalah untuk memudahkan penjagaan dan pengawasan. Sejumlah tawanan

                 yang  berhasil  dibebaskan  dari tangan gerombolan dimobilisasi  dan
                 kemudian diijinkan untuk bermukim di sekitar teluk Kendari, di Mandonga,

                 Andonohu, dan Lepo-Lepo. Secara tidak langsung, dampak dari kekacauan
                 itu adalah perluasan pemukiman dan morfologis kota Kendari karena pasca
                 pemberontakan sebagian besar penduduk yang mengungsi ke kota Kendari

                 tidak mau pulang ke tempat asalnya.
                                                   60
                       Kedua, kekacauan yang terjadi di kota Baubau hingga tahun 1960an
                 telah menjadi salah satu pertimbangan penting ketika penetapan Ibukota

                 Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1964. Gubernur Sulawesi Selatan
                 Tenggara pada saat itu mengemukakan di beberapa kesempatan bahwa

                 jangan sampai terjadi egoisme Dinas seperti yang terjadi di salah satu wilayah
                 Sulawesi  Tenggara. Laporan  politik  tahun  1950an-1960an  menunjukan
                 bahwa  di  kota Baubau  usulan  anggaran kegiatan pemerintahan  yang

                 sampai kepada propinsi di Makassar tumpang tindih dan dalam satu dinas
                 ada dua atau tiga usulan kegiatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, akan
                 tetapi kondisi itu tidak terjadi di Kendari. Kehadiran militer pada waktu itu,

                 tampaknya ikut menciptakan keteraturan pada level birokrasi. Keteraturan


                 59  Lihat Arsip Bundel Sulawesi Tenggara, Koleksi Arsip Makassar.
                 60  La Ode Rabani, “Menafsir Ulang Perkembangan Sejarah Kota Kendari: Implikasi dari Kekacauan Sosial
                    Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan”, Prosiding Seminar Nasional Jaringan Antarnusa dalam Rangka 71
                    Tahun Indonesia Merdeka, di Padang, 23-24 Agustus 2016.
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296