Page 37 - Jurnal Sejarah Abad Historiografi Pendidikan Indonesia

32 | Duwi Asri Suryaningsih

Makassar 1876-194), Anak Agung Gde pendidikan alternatif yang disesuaikan
Putra Agung (Dampak Pendidikan terha- dengan adat dan tradisi; dan, ketiga, orien-
dap Perubahan Sosial di Bali), Yosef Tomi tasi baru pendidikan berkelanjutan.
Roe, T. Syarwan, Jahdan Ibnu Human
Saleh, dan Reni Widiastuti. Kajian sejar- PEMBAHASAN
ah pendidikan pada tugas akhir yang telah Fasilitas Pendidikan
disebutkan diatas lebih menekankan pada
dampak dari perluasan pendidikan mod- Benturan sosial dalam masyarakat perko-
el Barat yang menjadi pemicu terjadinya taan terjadi karena tidak terpenuhinya
mobilitas sosial dan lahirnya pergerakan pelayanan sosial. Perkembangan kota
nasional. Berbagai literatur dan karya tu- berlangsung seiring dengan munculnya
gas akhir di atas menggambarkan ragam berbagai permasalahan perkotaan. Inter-
penulisan kajian sejarah pendidikan pada aksi penduduk yang menjadi bagian pem-
masa kolonial. Namun, literatur tersebut bangunan kota juga turut memperluas
belum ada yang fokus pada penulisan ten- bentuk konflik. Diskriminasi ruang kota
tang pendidikan swasta yang selama masa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial
kolonial termarjinalkan. Sesungguhnya, terwujud dalam bentuk segregasi wilayah
keberadaan sekolah swasta sangat dibutuh- perkampungan yang ditempati berbagai
kan oleh masyarakat yang tidak mendapat kelompok penduduk perkotaan. Disamp-
ing itu juga dapat dilihat dari perjuangan
kesempatan untuk mengakses pendidikan penduduk perkotaan untuk mendapatkan
dari pemerintah kolonial dalam bentuk se- akses fasilitas perkotaan yang tidak dise-
kolah model Barat. diakan secara merata. Hal ini memuncul-
Sekolah swasta pada awal abad ke-20 kan adanya disintegrasi tata wilayah dan
didirikan atas inisiatif masyarakat. Dalam budaya dalam kehidupan perkotaan (Wert-
praktiknya, sekolah swasta tidak sepenuhn- heim, 1999: 139-41).
ya mendapat dukungan dan kepercayaan, Sejak awal abad ke-20, Indonesia telah
bahkan mendapatkan respon negatif dan memasuki babak baru dalam dunia pen-
pembatasan ruang gerak dari pemerintah didikan modern. Sekolah-sekolah Barat
kolonial. Sebutan ‘sekolah liar’ pada tahun merupakan manifestasi dari adanya pendi-
1920-an bagi pendidikan alternatif mer- dikan modern di Indonesia, sekaligus pen-
upakan salah satu bentuk sentimen pemer- anda era baru kebijakan politik pemerintah
intah kolonial terhadap pendidikan yang kolonial yang dikenal dengan politik etis
diselenggarakan oleh pihak swasta. Tulisan (van Niel, 1984: 54-58). Misi pengadaban
ini akan menjelaskan lebih jauh tentang melalui pendidikan yang diselenggarakan
bagaimana pembentukan pendidikan al- bagi kalangan bumiputera melalui kebija-
ternatif bagi masyarakat sekaligus counter kan politik etis mempunyai tujuan utama
adanya diskriminasi kebijakan pendidikan yaitu untuk pemenuhan tenaga kerja da-
pemerintah kolonial. Oleh karena itu, tu- lam sektor pemerintahan dan memperkuat
lisan ini dibagi dalam tiga bagian; pertama, kekuatan ekonomi dan politik kolonial
permasalahan fasilitas pendidikan; kedua, (Mestika Zed, 1989: 19-20; Depdikbud,

Jurnal Sejarah