Page 41 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015
P. 41

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern









                                               BAB I

                                 KONDISI DI HINDIA BELANDA






                1.1.  Politik Etis
                      Akhir  abad  ke  19,  Van  Kol  yang  menjadi  juru  bicara  golongan
                sosialis  melancarkan  kritik  terhadap  keadaan  yang  serba  merosot  di
                Hindia  Belanda.  Ia  menyatakan  bahwa  selama  satu  abad  lebih
                pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak
                ada  satu  per  sen  pun  yang  dikembalikan  untuk  kesejahteraan  rakyat
                Hindia  Belanda.  Selain  itu  Van  Deventer,  pada  tahun  1899  menulis
                sebuah  karangan  dalam  majalah  De  Gids  berjudul  “Hutang
                Kehormatan”. Dalam tulisan itu Van Deventer menyatakan, bahwa dari
                hasil panen yang sangat berharga melalui Tanam Paksa, negeri Belanda
                telah  memperoleh  keuntungan  berjuta-juta  gulden.  Antara  tahun  1867
                sampai  dengan  tahun  1878,  keuntungan  yang  telah  diperoleh  tidak
                kurang  dari  187  juta  gulden.  Hal  itu  merupakan  hutang  Belanda
                terhadap  rakyat  Hindia  Belanda  yang  perlu  dikembalikan,  sekalipun
                                    1
                dalam  bentuk  lain.   Untuk  itu  perlu  memajukan  kesejahteraan,
                pendidikan,  dan  kesehatan  rakyat  jajahan.  Andaikata  Negeri  Belanda
                tidak  mendapat  keuntungan    dari  daerah  jajahan,  sudah  menjadi
                kewajiban  merekalah  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  tanah
                           2
                jajahannya.   Anjuran  Van  Deventer  itu  kemudian  terkenal  dengan
                sebutan  “Trilogi  Van  Deventer”  atau  “Trias  Etika”,  yang  berisi
                pendidikan, irigasi, dan emigrasi.
                        Hasil  dari  upaya  tersebut,  pada  awal  abad  ke-20,  sekolah
                rendah  pemerintah  seluruhnya  berjumlah  601,  dengan  jumlah
                penduduk  diperkirakan  sebanyak  37  juta.  Selain  sekolah  yang
                didirikan  oleh  pemerintah  ada  pula  sekolah  swasta,  yang  umumnya




                                              Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya   33
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46