Page 75 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

sebagai anggota Indische Partij, asalkan mereka mengakui Hindia sebagai
tanah tumpah darahnya. Indische Partij yang bertujuan mempersiapkan
kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dianggap sangat
membahayakan pemerintah kolonial Belanda.
Ketika awal didirikan Indische Partij, banyak orang Indo Belanda
masuk ke dalam partai itu. Namun, jumlah tersebut menjadi berkurang,
setelah Douwes Dekker tidak menerima orang-orang Indo yang
menuntut sebagai golongan minoritas. Douwes Dekker menghendaki
agar orang-orang Indo justru meleburkan diri sebagai bangsa Hindia.
Dalam persoalan identitas dirinya pun, Douwes Dekker sebagai orang
Indo Belanda tidak pernah menggunakan kebangsaan Belanda. Ia selalu
menggunakan kebangsaan Indier, hal ini dilatarbelakangi belum adanya
istilah Indosier atau “orang Indonesia” waktu itu. Ketika dipromosikan
sebagai doktor di bidang ekonomi di Universitas Zurich, Swiss, ia harus
memberitahukan kebangsaannya. Ia menyebut Indier dan ditolak, oleh
karena secara internasional istilah Indier merupakan nama kebangsaan
bagi India. Akhirnya, Douwes Dekker menggunakan kebangsaan Javaan
15
yang berarti orang Jawa .
Kaum Indo Belanda merasa sangat kecewa terhadap ucapan
Douwes Dekker yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh memiliki
tanah, karena bumi Hindia hanyalah diperuntukkan bagi putera-puteri
Hindia saja. Mereka yang ingin memiliki tanah harus menjadi orang
Hindia terlebih dahulu dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban
yang dipikul oleh rakyat, seperti ronda malam dan lain-lain. Sementara
itu, Douwes Dekker pun beranggapan untuk memperjuangkan cita-cita
Indonesia merdeka dan berdaulat haruslah bersemboyankan “rawe-rawe
rantas malang malang putung”, seperti yang tertulis dalam lencana Indische
Partij berbentuk perisai. Kewarganegaraan tidak memperdulikan asal
kebangsaan, dalam hal ini yang terpenting adalah mau mengakui
Hindia sebagai tanah airnya untuk menjadi anggota Indische Partij yang
dapat menjadi pemersatu dalam penderitaan bersama di koloni.
Walaupun Indische Partij masih sangat muda usianya, namun
langkah-langkahnya sangat tegas dan revolusioner. Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut dikirimkan
kepada pemerintah untuk meminta disahkan dan diakui sebagai badan
hukum. Dengan Surat Keputusan Pemerintah Nomer 1 tanggal 4 Maret
1913 permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa perkumpulan itu
didasarkan pada tujuan politik yang dianggap mengganggu keamanan
dan ketertiban umum. Menurut pasal 111 Perarutan Pemerintah Hindia

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 67