Page 46 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 46
Highlight Prestasi Mahkamah Agung RI
Selama Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
2012 – 2016
Regulasi & Kebijakan
Penyelesaian Perkara
SK KMA 986
Produktifitas memutus dan sisa perkara di MA
SEMA 24
Mulai 2013, produktifitas memutus perkara tercatat sebagai
tertinggi sepanjang sejarah. Sisa perkara juga terendah sepanjang PERMA 32
sejarah. Rekor sejarah tersebut dipecahkan secara berturut-turut
selama 3 tahun berikutnya sampai dengan tahun 2016. Peraturan Bersama 4
Pelayanan Publik dan Access to Justice
Sidang di Luar Gedung
Pengadilan/Sidang Keliling Pembebasan Biaya Perkara Pos Bantuan Hukum Meja Informasi
3.934 pelayanan
23.675 perkara 2012 12.243 perkara 2012 98.365 orang 2012
2012
1.152.706 pelayanan
2014:
69.180 perkara 26.767 perkara 204.920 orang
Lomba pencarian dan analisis
putusan bagi mahasiswa
2016
2016
fakultas hukum dan fakultas
2016
2016
syari’ah se-Indonesia.
Pelayanan hukum bagi WNI Pelayanan Terpadu
di luar negeri Identitas Hukum ISO Pengadilan Akreditasi Mutu Pelayanan Peradilan
2014: 2 satuan kerja
491 perkara 2014 7.398 perkara 2016:
2012
ISO 7 Pengadilan Tinggi dan 67
2015: 27 satuan kerja
Pengadilan Negeri
991 perkara 16.396 perkara
2016: 36 satuan kerja
2016
2016
Inovasi Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publikasi informasi perkara Publikasi putusan secara online
Tiga inovasi utama:
2015: 378.818 putusan pada
Kompetisi Inovasi Pelayanan akhir 2012 menjadi
Publik Peradilan
2.061.320 putusan pada
Seluruh lingkungan akhir 2016
Audio to Text peradilan di bawah Seluruh pengadilan
Recording (ATR) MA seragam memiliki website
menggunakan
Sistem Informasi resmi.
E-Skum 2014: Penelusuran Perkara
MA peringkat ke-8 dari 135 (SIPP).
Mobile court Badan/Lembaga Negara. Opini Wajar Tanpa
Sumber : Laporan Tahunan MA Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan https://jdih.mahkamahagung.go.id/ 2013:13: Pertama kali memperoleh Opini Wajar Pengelolaan Keuangan
Integritas Sektor Publik
Integritas Sektor Publik
Pengecualian (WTP)
20
Ranking pertama anking pertama
R
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada
dalam Survey
dalam Survey
Integritas Sektor Publik
Integritas Sektor Publik
tahun 2013.
untuk kategori instansi
untuk kategori instansi
vertikal yang dilakukan
vertikal yang dilakukan
Opini WTP dipertahankan secara
Komisi Pemberantasan
Komisi Pemberantasan
Korupsi
Korupsi
berturut-turut pada tahun 2014, 2015,
dan 2016.
Penyerapan Anggaran
Peringkat satu dalam penyerapan
anggaran di tingkat Kementerian dan
Lembaga Negara

