Page 41 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

WAWANCARA EKSKLUSIF

ajukan pertanyaan. Dulu, anggota harus kembali kepada sejarah. Pada sistem periodisasi diterapkan, maka
DPR mengatakan bahwa waktu tahun 1998 lahir TAP MPR. Isinya bisa dipastikan hakim akan bekerja
menaikkan usia hakim agung dari 67 supaya masalah peradilan ini menjadi sesuai dengan yang menguntungkan
ke 70, kemudian hakim tinggi dari 65 satu atap. Karena dikuatirkan kalau Pemerintah. Karena hakim tidak mau
ke 67, dan hakim tingkat pertama dari dua atap, independensi hakim akan ambil resiko. Itu berbahaya.
62 ke 65, alasannya karena usia hidup terganggu. Itulah salah satu dasar
orang Indonesia semakin membaik. pemikiran satu atap. Selama 6 tahun ini tidak ada lagi
Oleh karenanya, jadi umurnya Sekarang ada pemikiran rekrutmen calon hakim. Bagaimana
semakin panjang. Alasan yang kedua pembagian tanggung jawab dengan tahun ini?
adalah bahwa hakim itu semakin tua pengelolaan hakim dengan lembaga Insya Allah kalau tidak ada
semakin bijak, makin wise. Dasar lain. Berarti kita bukan makin maju, halangan, tahun ini jelas sudah
yang ketiga adalah bahwa hakim itu makin mundur. Setback itu namanya. ada rekrutmen calon hakim.
kan bekerja tidak memerlukan isik, Bukannya maju kok kita malah Alhamdulillah Pak Presiden sudah
sehingga cukup otaknya, tidak ada mundur lagi. Sistem satu atap itu menyetujui. Sudah ada Surat Menteri
halangan bagi yang sudah berumur. harus tetap kita pertahankan di RUU PAN yang ditujukan ke Menteri
Kemudian saya tanya, alasan JH itu. Keuangan yang merupakan izin
menurunkan usia pensiun itu apa? Selain daripada itu, tentang prinsip persetujuan rekrutmen calon
Tapi mereka semua diam. Tidak ada promosi jabatan misalnya. hakim baru. Kita masih menunggu
yang bisa jawab. Dalam menyeleksi hakim untuk jawaban Menteri Keuangan yang
Kecenderungan dari semua negara dipromosikan menempati jabatan akan mengatur sistem penggajian
itu semakin tinggi usia pensiun pimpinan, Mahkamah Agung tidak dan lain sebagainya.
hakimnya. Bahkan di beberapa negara hanya melihat aspek manajerial Tetapi yang jelas, kita masih sulit
sudah lebih dari 70 tahun. Malaysia kepemimpinannya saja. Tapi dilihat mengikuti aturan di UU No. 49/2009,
itu 66 kalau hakim agung, tetapi sudah juga sejauh apa pengetahuan No. 50/2009 dan No. 51/2009 yang
dimajukan ke parlemennya untuk teknisnya. Itu dua kemampuan yang menyatakan hakim sebagai pejabat
dinaikan juga menjadi 70 tahun. Jadi di wajib dinilai. Nah, bagaimana cara negara yang menindikasikan tidak
beberapa negara pada umunya sudah KY untuk menilai kemampuan teknis ada status calon hakim.
naik. Belanda juga sudah 70. Nah, yudisial dari seorang hakim?. Kan Untuk sementara, kami masih
sekarang apa alasannya usia pensiun mereka tidak pernah memeriksa dan menyetujui rekrutmen dilakukan
hakim di Indonesia diturunkan? memutus perkara? dengan mekanisme CPNS. Ini karena
Kedua, ada pemikiran supaya Wacana periodisasi masa jabatan kondisi darurat. Kita sudah sangat
masalah man, money, and material itu hakim juga itu sangat berbahaya kekurangan Hakim. Jika ini tidak
tidak lagi berada di Mahkamah Agung, apalagi jika periodisasi itu ditentukan segera diatasi, akan terjadi stagnasi di
tetapi katakanlah di bawah Komisi oleh Pemerintah atau DPR. Tidak daerah.
Yudisial. Ini pun sudah salah. Kita ada rumusnya itu periodisasi. Kalau Saya tahu ada banyak pengadilan
yang hakimnya tersisa hanya 3 orang.
Ketiga hakim ini tidak boleh sakit dan
tidak boleh cuti. Karena kalau salah
satunya sakit atau cuti, tidak akan
jalan persidangan.
Apalagi ada Keputusan Presiden
(Keppres) pembentukan 86
pengadilan baru. Sampai saat ini
Keppres itu belum bisa kita jalankan,
karena tidak ada tenaga hakimnya.
Keppres yang tidak bisa dijalankan ini
membuat Presiden sendiri menyadari
bahwa memang kita ini kekurangan
hakim.
Ketua MA berpose bersama Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama usai wawancara | Achmad Cholil, Mahrus AR, Rahmat Arijaya,
Photo: Abdul Rahman |

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 39