Page 50 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

PERADILAN MANCANEGARA

register perkara nomor 6 tahun Beberapa hal yang menjadi terakhir menyatakan bahwa
kedua peradilan. Dan Badan Otoritas catatan pada putusan tersebut adalah, Mahkamah Agung tidak berwenang
Negara menyampaikan laporan untuk pertama, bahwa pengelolaan wakaf memeriksa perkara tersebut karena
tidak menerima permintaan perkara yang cukup banyak dan melibatkan yang berwenang adalah peradilan
tersebut. lembaga negara (kementerian tata usaha negara.
Mahkamah Agung setelah wakaf) seperti di Mesir, memberikan | Sugiri Vermana, Edi Hudiata |
membaca berkas, mendengarkan peluang besar terhadap sengketa
penjelasan, dan setelah wakaf, baik antara individu maupun DAFTAR RUJUKAN
bermusyarawah. Bahwa berdasarkan antara individu dengan lembaga
Putusan PTUN tanggal 31 Mei 1971 pemerintahan. Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur
yang menyatakan Dewan Negara tidak Ketiga, dalam berperkara di Tengah dan Kepulauan Nusantara
memiliki kewenangan memeriksa Pengadilan, biaya dan proses beracara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan
perkara ini. Mahkamah Agung untuk seorang penasihat hukum dapat Islam Indonesia, Jakarta: Kencana,
mempertimbangkan beberapa fakta. dibebankan kepada pihak lawan. 2004.
Bahwa Penggugat adalah Pegawai Kedua, bahwa sengketa wakaf yang Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb,
Negeri Sipil, dan telah terbukti bahwa melibatkan lembaga negara dalam hal Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah
Penggugat adalah bekerja untuk ini kementrian wakaf atau kementrian Upaya Progresif untuk Kesejahteraan
dirinya serta untuk kepentingan wakaf agraria menjadi kewenangan dari Umat, Jakarta: Mitra Abadi Press,
keluarga. Kementrian wakaf telah lembaga peradilan tata usaha 2006.
melihat permasalahan ini setelah negara mahkamah dusturiyyah. Pada Lee Epstein, Karen O’Connor, Diana Grub,
“Middle East” in Legal Traditions and
nadzir meninggal, dan Penggugat Systems an International Handboo.
telah mengalihkan gajinya dari (New York: Greenwood Press).
pemeriksaan wakaf. Bahwa hubungan Mohamed S. E. Abdel Waha, An Overview
kementerian wakaf dengan Penggugat of the Egyptian Legal System and Legal
bukan merupakan hubungan pribadi, Research, http://www.nyulawglobal.
melainkan hubungan kelembagaan. org/globalex/Egypt1.html diakses
Mahkamah Agung dalam tanggal 1 Februari 2017.
putusannya menegaskan bahwa Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah,
penyelesaian perkara ini harus Uswatun, Wakaf Tunai-Inovasi
didasarkan pada hukum yang Finansial Islam, Peluang dan Tantangan
berlaku. Dengan memperhatikan dalam Mewujudkan Kesejahteraan
bahwa para pihak Penggugat sebagai Umat, Jakarta: Program Studi Timur
dan
Islam
Universitas
Tengah
Pegawai Negeri dan Tergugat sebagai Indonesia (PSTTI-UI), 2006.
lembaga negara, maka perkara ini Suwaidi, Ahmad, Wakaf dan Penerapannya
tidak semestinya diselesaikan di di Negara Muslim, makalah dalam
Mahkamah Agung, tetapi menjadi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum
kewenangan dari PTUN, maka beberapa negara di Timur Tengah Islam Vol. I No. 2, Banyuwangi: Sekolah
perkara ini harus dinyatakan tidak seperti halnya di Kerajaan Saudi Tinggi Agama Islam Darul Ulum, 2011.
dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Arabia, sistem peradilan secara garis Suryani, dan Isral, Yunal, Wakaf Produktif
aturan Pasal 110 UU Hukum Acara, besar dibagi dua yaitu peradilan yang (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum
bahwa MA ketika memeriksa perkara berpuncak pada Mahkamah Agung Islam dan Maqasid al-Shari’ah,
yang bukan kewenangannya, maka untuk perkara perdata dan pidana, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial
harus merujuknya kepada pengadilan serta peradilan yang berpuncak pada Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.
yang berwenang. Dalam hal ini diwan al-mazhalim yang merupakan Yakaré-Oulé Jansen, “Muslim Brides and
the Ghost of the Shari’a: Havethe Recent
seharusnya pengadilan terkahir peradilan tata usaha negara. Dalam Law Reforms in Egypt, Tunisia and
(PTUN) harus memeriksanya. Tidak putusan wakaf Mesir di atas, terjadi Morocco Improved Women’s Position
harus melimpahkan kepada MA peralihan perkara antara peradilan in Marriage and Divorce, and Can
yang kewenangannnya terbatas. umum dan peradilan tata usaha Religious Moderates Bring Reform and
Atas pertimbangan di atas, maka MA negara yang kemudian diperiksa oleh Make It Stick?” Journal of International
telah memutuskan menolak gugatan Mahkamah Agung (tingkat tinggi Human Rights vol. 5 (Northwestern
tersebut. peradilan umum). Pemeriksaan University School of Law, 2007).

48 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017