Page 49 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

PERADILAN MANCANEGARA

Wakaf yang dibentuk oleh Pemerintah apabila dalam sengketa tersebut pengacara, dan memerintahkah untuk
Mesir berwenang untuk mengelola subjek hukumnya adalah pemerintah melaksanakan akses keadilan dengan
dan membelanjakan harta wakaf seperti kementrian wakaf. Salah satu cepat tanpa ada jaminan.
dengan sebaik-baiknya, misalnya: 1) putusan wakaf ditemukan pada blog Terhadap putusan ini, Menteri
melaksanakan ketetapan-ketetapan http://egyptian-awkaf.blogspot.com Pembaruan Agraria melakukan
Badan Wakaf; 2) menginformasikan milik Prof. Ahsraf Rishwan, seorang upaya banding kepada Pengadilan
kegiatan Badan Wakaf dengan disertai pengacara kasasi di Mesir. Negeri Pertama Almenia dengan
peraturan perundang-undangan yang Putusan wakaf tersebut register perkara banding nomor 30
menguatkannya; 3) mendistribusikan menjelaskan tentang sengketa wakaf Tahun 1969. Adapun upaya banding
hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti yang diselesaikan oleh peradilan ini dilakukan terhadap Penggugat
kegiatan di cabang; 4) membangun sejak tahun 1965. Bahwa Ahmad semula (Ahmad Abdul Hakim Ahmad)
dan mengembangkan lembaga Abdul Hakim Ahmad mengajukan dan Menteri Wakaf. Pada persidangan
wakaf; 5) membuat perencanaan dan gugatan dengan nomor perkara 708 tanggal 16 Nopember 1969,
melakukan evaluasi akhir; 6) membuat Tahun 1965 pada pengadilan negeri Pembanding melepaskan tuntutannya
lapora dan menginformasikannya sipil (mahkamah aljazaiyah) Almenia, terhadap Terbanding II (Menteri
kepada masyarakat. terhadap Menteri Wakaf dan Menteri Wakaf), dan pada persidangan
Berdasarkan Qanun Nomor 70 Pembaruan Agraria, dengan tuntutan tanggal 21 Desember 1969
Tahun 1970 Badan Wakaf berwenang pembebanan kepada Tergugat I Pengadilan memutuskan: pertama,
mengelola harta benda wakaf terdiri (Menteri Wakaf) untuk memberikan melepaskan tuntutan terhadap
dari: 1) harta yang dikhususkan uang sejumlah EP 42, dan menghukum Terbanding II (Menteri Wakaf).
pemerintah untuk anggaran umum; Tergugat II (Menteri Pembaruan Kedua, mengabulkan permohonan
2) barang yang menjadi jaminan Agraria) sejumlah uang sebagaimana banding Pembanding dan dalam
hutang; 3) hibah, wasiat dan sedekah; dimaksud. Selain itu, Penggugat juga pokok perkara membatalkan
4) dokumen, uang/harta yang harus menuntut kepada Tergugat I dan hukuman terhadap Pembanding
dibelanjakan dan segala sesuatu yang Tergugat II untuk membayar biaya serta menyatakan pengadilan
sudah menjadi haknya untuk dikelola gugatan, biaya pengacara, disertai sipil tidak berwenang memeriksa
sesuai) benda lain yang berguna untuk akses keadilan yang cepat dan tanpa perkara tersebut. Pengadilan juga
meningkatkan dan mengembangkan perlu ada jaminan. membebankan kepada Terbanding I
harta wakaf. Hasil pengembangan Pada persidangan 28 April 1969, (semula Penggugat) untuk membayar
wakaf di Mesir secara garis besar Penggugat meminta kepada Majelis biaya perkara banding, uang sejumlah
dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai Hakim untuk melepaskan tuntutan PE 5 sebagai biaya pengacara, serta
berikut: 1) membantu kehidupan terhadap Tergugat I dalam hal ini memerintah untuk merujuk perkara
masyarakat, seperti fakir miskin, adalah Menteri Wakaf, kemudian ini kepada Pengadilan Tata Usaha
anak yatim, para pedagang kecil, dan Penggugat menyatakan gugatannya Negara (PTUN) dibawah Dewan
lain-lain; 2) kesehatan masyarakat ditujukan kepada Tergugat II dengan Negara yang memiliki kompetensi
yakni dengan mendirikan rumah permohonan pembebanan agar untuk itu.
sakit, menyediakan obat-obatan Tergugat II membayar sejumlah Berdasarkan putusan banding
bagi masyarakat; 3) mendirikan uang PE 140 sesuai waktu 1/7/1969 tersebut, maka perkara ini didaftarkan
tempat-tempat ibadah seperti masjid sampai dengan 30/4/1969, sekaligus kepada PTUN dengan nomor perkara
dan lembaga-lembaga pendidikan; membebankan kepada Tergugat 530 pada 24 tahun peradilan. Dan pada
4) untuk mengembangkan ilmu II untuk membayar seluruh biaya persidangan tanggal 31 Mei 1971,
pengetahuan dan teknologi. gugatan, biaya pengacara dan segala PTUN memutuskan bahwa Dewan
biaya muncul akibat ini. Negara tidak memiliki kewenangan
Sengketa Wakaf di Mesir Pada persidangan tanggal 19 memeriksa perkara tersebut dan
Sengketa wakaf seperti sengketa Mei 1969, Mahkamah memutuskan merujuknya kepada Mahkamah
keperdataan lainnya menjadi di hadapan para pihak: pertama, Agung sebagai pemilik kewenangan.
bagian dari peradilan umum melepaskan tuntutan Penggugat Dalam putusan PTUN tersebut
atau mahkamah madani. Namun kepada Tergugat I (Menteri Wakaf). juga terdapat pembebanan biaya
demikian, sengketa tersebut menjadi Kedua, membebankan kepada perkara. Atas dasar putusan PTUN
bagian dari mahkamah dusturiyyah Tergugat II untuk membayar uang tersebut, perkara ini didaftarkan
(peradilan tata usaha negara) sejumlah PE 140, biaya perkara, biaya kepada Mahkamah Agung dengan

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 47