Page 54 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 54

PERADILAN MANCANEGARA




            ajaran  agama,  seperti  pengaturan                                   bersifat  keagamaan  atau  doktrinal.
            internal  gereja  atau  pengikut  gereja.                             Dalam  kaitannya  dengan  masalah-
            Kedua,   pengadilan   tidak   dapat   Meskipun wakaf pada             masalah  yang  bersifat  administratif,
            memeriksa  perkara  yang  menuntut      hakekatnya adalah             boleh  jadi  aspek-aspek  yang  bersifat
            pengadilan   untuk   menyelesaikan    pranata yang bersifat           nilai  relijius  itu  tidak  tampak.
            kon lik  doktrin  atau  menafsirkan                                   Sehingga  manakala  terjadi  sengketa
            doktrin gereja. Dan ketiga, pengadilan   keagamaan, namun             dalam  ranah  tersebut,  pendekatan-
            dapat  memutuskan  sengketa  yang     dalam pengaturannya             pendekatan  doktrinal  yang  bersifat
            melibatkan    organisasi-organisasi   tidaklah melulu bersifat        keagamaan    kemungkinan    besar
            keagamaan,  hanya  jika  pengadilan                                   tidak  akan  menjadi  unsur  penting
            dapat menyelesaikannya berdasarkan   keagamaan atau doktrinal.        dalam  penyelesaian.  Pendekatan-
            prinsip-prinsip  hukum  yang  netral,                                 pendekatan  administratif  lah  yang
            pengadilan tidak mengganggu aturan-                                   akan  menjadi  acuan  utama  dalam
            aturan  yang  mengatur  lembaga                                       memecahkan persoalannya.
            keagamaan  yang  berkaitan  dengan   prinsip   Ecclesiatical  Abstention  Analisis sederhana ini memberikan
            doktrin  dan  pemeriksaannya  tidak   Doctrine,  pengadilan  menilai  bahwa   pembelajaran  berharga  bagi  hakim
            mencampuri  putusan  internal  gereja   penyelesaian  terhadap  gugatan  UIS   Pengadilan Agama dalam menangani
            yang dapat mempengaruhi keyakinan   tidaklah   memerlukan   penafsiran   sengketa  wakaf  setidaknya  pada
            dan misi gereja.                   terhadap doktrin keagamaan. Artinya,   dua  hal.  Pertama,  memahami  corak
               Suatu  perkara  yang  memenuhi   untuk  sampai  pada  suatu  putusan,   sengketa  sengketa  wakaf  menjadi
            persyaratan   untuk   diperlakukan   pengadilan  tidak  perlu  memberikan   landasan  penting  dan  menentukan
            dengan  menggunakan  Ecclesiastical   penafsiran  terhadap  doktrin-doktrin   untuk   memastikan   pendekatan-
            Abstention   Doctrine    tersebut,   kegamaan.                        pendekatan yang akan dipergunakan
            selanjutnya   diperiksa   dengan      Fakta    tersebut   selanjutnya   dalam mencari jalan penyelesaiannya.
            menggunakan prinsip-prinsip hukum   memberikan   gambaran    kepada   Kedua,  perlakuan  (treatment)  yang
            yang netral (neutral principles of law).    pengadilan  bahwa  sengketa  yang   tepat  pada  suatu  sengketa  wakaf
            Caranya  adalah  dengan  berpegang   melibatkan  dua  institusi  keagamaan   adalah  setelah  memahami  dengan
            pada  pembuktian  yang  bersifat   ini  tidaklah  bersifat  doktrinal.  Oleh   baik  karakteristik  dari  sengketa
            dokumen,  seperti  akta-akta,  aturan-  karena  tidak  bersifat  doktrinal,   tersebut dengan seksama.
            aturan tertulis gereja, dan lainnya.   maka  prinsip-prinsip  hukum  yang                   [Mohammad Noor]
               Terkait  dengan  gugatan-gugatan   netral  dapat  dipergunakan  dalam
            yang  diajukan  oleh  UIS,  pengadilan   menyelesaikan perkara ini.            Bahan Bacaan
            menilai   bahwa   dalam   gugatan     Akhirnya   berdasarkan   fakta-
            perdatanya  UIS  tidak  menyebutkan   fakta  tersebut  diatas,  pengadilan   Lyons, Adam E., “Here is the Church,
            doktrin  agama  manapun  dan  tidak   menyatakan   keberatan   terhadap   Now  Who  Owns  the  Steeple?
            mengajukan  tuntutan  berdasarkan   gugatan   UIS   berkaitan   dengan   A  Revised  Approach  to  Church
            alasan-alasan yang bersifat keagamaan.   Establishment Clause  dan  dugaan   Property Disputes” dalam William
            Dalam    gugatannya   UIS   lebih   bahwa  gugatan  ini  tidak  dapat    & Mary Bill of Rights Journal, Vol.
            mendasarkan  diri  pada  penyerahan   diselesaikan  dengan  menggunakan   15, Isuue 3, 2007
            urusan  masjid  yang  dilakukan  oleh   prinsip-prinsip  hukum  yang  netral   Putusan Pengadilan Tinggi Minnesota,
            MAAS, akta jaminan, catatan pertemuan   menjadi  prematur  dan  tidak  dapat   A16—0140 atas putusan Olsmted
            dan    penyelesaian   oleh   MAAS.   dipertimbangkan,   sehingga   oleh   County  District  Court,  tanggal  29
            Sementara dalam gugatannya terhadap   karenanya  keberatan  Tergugat  harus   Agustus 2016
            trust, UIS menuntut dinyatakan sebagai   dinyatakan ditolak.          Howard  Friedman,  “Appeals  Court
            beneϔiciary dan menuntut penggantian                                     refuses  to  dismiss  suit  over
            NAIT selaku wali amanat berdasarkan   Pembelajaran                       entitlement  to  mosque  property”
            alasan-alasan  yang  bukan  bersifat   Meskipun     wakaf      pada      dalam       www.religionclause.
            keagamaan.                         hakekatnya  adalah  pranata  yang     blogspot.com,  diunduh  tanggal  7
               Berdasarkan         fakta-fakta   bersifat  keagamaan,  namun  dalam   Februari 2017
            tersebut  dikaitkan  dengan  prinsip-  pengaturannya   tidaklah   melulu   www.nait.net



            52     MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 11 | April 2017
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59