Page 58 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

OPINI

dilakukan oleh Pewarisnya dalam Huruf e: tidak berhasil menyelesaikan
bentuk negosiasi. Setelah proses Yang dimaksud dengan “Wakaf” sengketa, maka sengketa tersebut
negosiasi tersebut dinilai gagal oleh adalah perbuatan hukum seseorang dapat dibawa ke pengadilan agama
para pihak, Ahli waris kemudian atau sekelompok orang (wakif) untuk dan/atau mahkamah syariah.
mengajukan gugatannya kepada memisahkan dan atau menyerahkan Berdasarkan Pasal 62 Undang
Pengadilan Agama agar hak-haknya sebagian harta benda miliknya untuk Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan
dapat terpenuhi atas objek sengketas dimanfaatkan selamanya atau untuk Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang
tersebut. jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka
Dalam kandungan potensi wakaf kepentinganya guna keperluan penyelesaian sengketa perwakafan
yang demikian besar ini dengan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Hukum Islam Yang sudah
pengelolaan yang belum sepenuhnya menurut syariah. menjadi Hukum Nasional adalah:
ditangani secara profesional dan • Musyawarah untuk mencapai
bervisi produktif, wakaf juga Penyeleseian Sengketa Wakaf mufakat.
menyimpan potensi untuk lahirnya Penyelesaian sengketa perwakafan • Mediasi.
potensi kon lik ataupun sengketa telah diatur dalam Pasal 62 Undang- • Arbitrase.
dalam pengelolaannya. Dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang • Pengadilan
hal penyelesaian kasus sengketa, berbunyi :
Pengadilan Agama (selanjutnya • Ayat (1) Penyelesaian sengketa Wewenang Peradilan Agama
ditulis “PA”) memiliki kompetensi perwakafan ditempuh melalui atas Sengketa Wakaf
untuk memutuskan kasus-kasus Adanya perkembangan lembaga
tersebut, karena PA bertugas dan perwakafan tanah milik yang
berwenang memeriksa, memutus berkembang di Indonesia meng-
dan menyelesaikan perkara di ilhami pembuat/perancang UUPA
tingkat pertama antara orang-orang memasukkan salah satu pasal
yang beragama Islam, yakni dalam dalam UUPA yang mengatur khusus
bidang: perkawinan, waris, wasiat, mengenai Perwakafan Tanah Milik ini,
hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, yaitu Pasal 49 yang berbunyi sebagai
dan ekonomi syariah. Namun, dari berikut:
perkara yang diterima oleh PA secara 1. Hak milik tanah benda-benda
nasional masalah perkawinan masih keagamaan dan sosial sepanjang
menjadi kasus terbesar yang diadili dipergunakan untuk usaha dalam
oleh PA. bidang keagamaan dan sosial
musyawarah untuk mencapai diakui dan dilindungi;
Ruang Lingkup Kewenangan mufakat. 2. Badan-badan tersebut dijamin
Pengadilan Agama 6 • Ayat (2) Apabila penyelesaian pula akan memperoleh tanah
Ketentuan pasal 49 UU RI No. 7 Th. sengketa sebagaimana pada ayat yang cukup untuk bangunan dan
1989 Tentang Peradilan Agama telah (1) tidak berhasil, sengketa dapat usahanya dalam bidang keagamaan
diubah dengan UU No. 3 Th 2006, diselesaaikan melalui mediasi, dan sosial. Untuk keperluan
sehingga berbunyi sebagai berikut arbitrase, atau pengadilan. peribadatan dan keperluan sosial
: Pengadilan Agama bertugas dan Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) lainnya sebagai dimaksud dalam
berwenang memeriksa, memutus, Undang Undang Nomor 41 Tahun Pasal 14 dapat diberikan tanah
dan menyelesaikan perkara tingkat 2004 dijelaskan, yang dimaksud yang dikuasai langsung oleh
pertama antara orang-orang dengan mediasi adalah penyelesaian negara dengan hak pakai;
yang beragama Islam dibidang: a. sengketa dengan bantuan mediator 3. Perwakafan tanah milik dilindungi
Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. yang disepakati oleh para pihak yang dan diatur dengan Peraturan
Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. bersengketa. Pemerintah. Mengacu pada
Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah. Dalam hal mediasi tidak berhasil ketentuan yang termaktub dalam
menyelesaikan sengketa, maka Pasal 49 UUPA di atas, maka ini
6 Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin, sengketa tersebut dapat dibawa merupakan pengakuan secara
S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama,
Kalimantan Barat, Penyelesaian Sengketa Perwakafan kepada badan arbitrase syariah. yuridis formal keberadaan
Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dalam hal badan arbitrase syariah perwakafan tanah milik oleh
Hukum Nasional*, https://www.pta-pontianak.go.id h.
4

56 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017