Page 63 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 63
OPINI
barulah dilimpahkan ke Pengadilan Sumber :
“Menutup celah Negeri. Karena dalam kasus sengketa Fadhilah, Nur, Sengketa Tanah Wakaf dan
adanya sengketa wakaf pasti ada unsur perdatanya Strategi Penyelesaiannya, de Jure, Jurnal
Syariah dan Hukum, 3 (1), Juni 2011,
jadi selayaknya Mahkamah Agung
wakaf hanya mengatur bahwa sengketa wakaf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Tulungagung Press h.71-85
harus diurus oleh Pengadilan Agama Komariah, Upi, 2014, Penyelesaian Sengketa
bisa diatasi bila walaupun tuntutannya bersifat Wakaf di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum
sistem perwakafan pidana. dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014
Selanjutnya yang harus : 117-126
nasional dapat dituntaskan adalah peran dan Susanti, U ik, 2013, Naskah Publikasi:
Pelaksanaan Wakaf Tanah Berdasarkan
memfungsikan peran kewenangan BWI sebagai badan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
tunggal yang mengurusi, membina,
2004 (Studi Kasus di Kecamatan Teras
dan kewenangan dari dan mengawasi perwakafan nasional Kabupaten Boyolali Tahun 2012, Fakultas
karena di UU wakaf 2004 masih Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas
semua stakeholder” menyebut peran dan kewenangan Muhammadiyah Surakarta
Menteri Agama. Hal ini perlu Widiyanto, Eko Mei, 2016, Tinjauan Yuridis
Pembatalan Wakaf oleh Nazhir (Studi Kasus
nazhir tidak mengikuti keinginan dituntaskan agar sistem administrasi di Pengadilan Agama Surakarta), Fakultas
wakif dapat diselesaikan menurut UU dan sistem pembinaan wakaf Hukum: Universitas Muhammadiyah
wakaf. dibawah satu atap dapat berjalan Surakarta
Pasal 45 ddalam UU Wakaf, sehingga lemahnya koordinasi http://www.bwi.or.id, Potensi Wakaf di
Indonesia
adanya kewenangan BWI melakukan antara Kementerian Agama dan https://www.pta-pontianak.go.id
pergantian dan pemberhentian BWI tidak berkelanjutan dan sistem .Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin,
Nazhir merupakan kewenangan administrasi perwakafan dapat S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
yang harus dijalankan bila nazhir berjalan semestinya sehingga Agama, Kalimantan Barat Penyelesaian
bersengketa kepada pihak manapun menutup celah terjadi sengketa Sengketa Perwakafan Di Indonesia Dalam
dan ternyata nazhir melakukan wakaf yang berujung ke Pengadilan. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
kesalahan dan penyimpangan dari Nasional* https://www.pta-pontianak.
go.id
peraturan perundang undangan yang Kesimpulan https://hukumekonomi syariahuinsgd.
berkaitan dengan wakaf. Peran BWI Menutup celah adanya sengketa wordpress.com/2015/03/27/analisis-
tersebut bisa berjalan bila nazhir wakaf hanya bisa diatasi bila yuridis-putusan-mahkamah-agung-
melaporkan kegiatannya kepada BWI. sistem perwakafan nasional dapat nomor-567kag2011-oleh-muhammad-
abduh/
Dengan Pasal 45, peran BWI sangat memfungsikan peran dan kewenangan http://www.republika.co.id/ BWI Banten
besar untuk menangkal sengketa dari semua pemangku kepentingan Diminta Selesai Sengketa Wakaf
wakaf ke pengadilan. wakaf sesuai peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Dari laporan yang datang ke BWI undangan. BWI harus berperan Wakaf
Pusat, banyak kasus hukum wakaf lebih besar dalam menangani sistem Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
ditangani oleh Pengadilan Negeri perwakafan nasional untuk mencegah Peradilan Agama
karena tuntutan ahli waris wakif yang terjadinya sengketa syariah akibat Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik
menyatakan akta ikrar wakaf cacat lemahnya pengetahuan wakif, nazhir
hukum sehingga Pengadilan Negeri dan masyarakat. Sedangkan sengketa
dalam kasus sengketa di Katulampa wakaf sebagai akibat masalah
Bogor diatas 60 ha tanah wakaf, ekonomi dan masalah sosial dapat
meminta KUA membatalkan akta ikrar diatasi dengan mudah bila sistem
wakaf dan KUA membatalkan karena perwakafan nasional sudah terbangun
kepala KUA yang sudah pensiun dengan baik sehingga Pengadilan
mengakui kelalaian. Dalam kasus2 sebagai alternatif terakhir. Bila terjadi
yang ada unsur pidana di sengketa sengketa wakaf diamasa yang akan
wakaf selayaknya pengadilan agama datang selayaknya yang utama dan
tetap seharusnya yang mengadili, pertama mengadili sengketa wakaf
karena jika benar ada unsur pidananya adalah Pengadilan Agama.
MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 61
