Page 61 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

OPINI

Pasal 41, dipidana dengan pidana (1) dan ayat (2) diatur dengan g. Kepala Badan Pertanahan
penjara paling lama 5 (lima) tahun Peraturan Pemerintah. Kabupaten/Kotamadya atas nama
dan/atau pidana denda paling Pengaturan dalam Peraturan Bupati/Wali kota madya tidak
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima Pemerintah dimaksud pada Pasal 68 mencatat permohonan pencatatan
ratus juta rupiah). ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tanah wakaf;
(2) Setiap orang yang dengan Tahun 2004 tersebut adalah Pasal h. Perubahan peruntukan tanah
sengaja mengubah peruntukan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 wakaf tanpa persetujuan Menteri
harta benda wakaf tanpa izin Tahun 2006 yang menyatakan sebagai Agama.
sebagaimana dimaksud dalam berikut : Untuk mengetahui praktik
Pasal 44, dipidana dengan pidana (1) Menteri dapat memberikan penyelesaian sengketa wakaf, berikut
penjara paling lama 4 (empat) peringatan tertulis kepada LKS- disampaikan terlebih dahulu salah
tahun dan/atau pidana denda PWU yang tidak menjalankan satu contoh kasus sengketa wakaf
paling banyak Rp. 400.000.000,00 kewajiban sebagaimana dimaksud yang terjadi di Kabupaten Kudus,
(empat ratus juta rupiah). dalam Pasal 25. yaitu antara Raginah sebagai wakif
(3) Setiap orang yang dengan sengaja (2) Peringatan tertulis paling banyak dan Ridwan sebagai Nazhirnya.
menggunakan atau mengambil diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 Seorang penduduk Desa Beru Genjang
fasilitas atas hasil pengelolaan dan (tiga) kali kejadian yang berbeda. Kecamatan Undaan Kudus yang tidak
pengembangan harta benda wakaf (3) Penghentian sementara atau mempunyai keturunan bernama
melebihi jumlah yang ditentukan pencabutan izin sebagai LKS-PWU Raginah mewaka kan sebidang tanah
sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan setelah LKSPWU berupa tanah sawah terletak di blok
Pasal 12, dipidana dengan pidana dimaksud telah menerima 3 kali Pereng.
penjara paling lama 3 (tiga) tahun surat peringatan tertulis. Tanah wakaf tersebut diterima
dan/atau pidana denda paling (4) Penghentian sementara atau dan dikelola untuk keperluan masjid
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga pencabutan izin sebagai LKS- yang bernama masjid Al Mubarok
ratus juta rupiah). PWU dapat dilakukan setelah sedang yang bertindak sebagai
Selain sanksi pidana tersebut di mendengar pembelaan dari Nazhir pada waktu itu adalah Ridwan.
atas, juga terdapat sanksi administrasi, LKS-PWU dimaksud dan/atau Sejak diikrarkan lafal wakaf tanah
yaitu sebagaimana tercantum dalam rekomendasi dari instansi terkait. oleh wakif yang bernama Raginah
Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Apabila diuraikan, muatan pasal- pada tahun 1974 dengan diketahui
Tahun 2004, yaitu sebagai berikut: pasal pelaksanaan wakaf yang apabila dan disaksikan oleh adik kandung
(1) Menteri dapat mengenakan sanksi dilanggar dikenakan sanksi adalah : Raginah, maka wakaf oleh Raginah
administratif atas pelanggaran a. Wakif yang mewaka kan bendanya dinyatakan sah.
tidak didaftarkannya harta benda tidak diikrarkan secara tegas,
wakaf oleh lembaga keuangan dihadapan PPAIW kepada nazhir
syariah dan PPAIW sebagaimana tanpa disaksikan dua saksi;
dimaksud dalam Pasal 30 dan b. Nazhir tidak terdaftar di Kantor
Pasal 32; Urusan Agama Kecamatan “Seharusnya dua
(2) Sanksi administrasi sebagaimana setempat; prinsip dari UU wakaf
dimaksud pada ayat (1) berupa: c. Nazhir tidak mengurus dan
a. peringatan tertulis; mengawasi kekayaan wakaf dan tentang dua bentuk
b. penghentian sementara atau hasilnya;
pencabutan izin kegiatan di d. Nazhir tidak membuat laporan wakaf dipegang teguh
bidang wakaf bagi lembaga secara periodik; oleh BWI, Wakif,
keuangan syariah; e. Wakif tidak datang dihadapan
c. penghentian sementara dari PPAIW untuk ikrar wakaf; Nazhir, masyarakat
jabatan atau penghentian dari f. PPAIW tidak mengajukan dan pengadilan”
jabatan PPAIW. permohonan kepada Bupati/
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walikotamadya c.q Kepala Badan
pelaksanaan sanksi administratif Pertanahan untuk mendaftarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat perwakafan;

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 59