Page 59 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

OPINI

negara sehingga telah disejajarkan wakaf kepada Nazhir atau kepada Pengadilan Agama untuk
dengan hak-hak yang terdapat sama sekali tidak melaporkan. menyelesaikan perselisihan mengenai
dalam UUPA lainnya, misalnya Hak 5) Sikap serakah dari ahli waris benda wakaf dan Nazhir. Kata
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna atau sama sekali tidak tahu “perselisihan” pada pasal tersebut
Bangunan dan Hak Pakai. Namun adanya ikrar wakaf karena menunjukkan secara jelas bahwa
demikian, perintah ayat (3) Pasal tidak diberitahu oleh orang masalah (perkara) wakaf dan Nazhir
49 tersebut terjawab setelah tuanya -. merupakan masalah contentius
berlakunya UUPA kurang lebih 17 b. Bayyinah (alat bukti administrasi sehingga perkara wakaf merupakan
tahun, ketika setelah pada tahun tanah wakaf), seperti Akta Ikrar perkara contentius, sedangkan wakaf
1977 pemerintah menerbitkan Wakaf, Akta Pengganti Akta yang tidak diperselisihkan tidak
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Ikrar Wakaf, Serti ikat Tanah dianggap sebagai perkara contentius
Tahun 1977 tentang Perwakafan Wakaf dan hal-hal lain yang sehingga bukan perkara, sekalipun
Tanah Milik berhubungan dengan pencatatan dapat menimbulkan sengketa pada
Menurut Wakil Ketua Pengadilan dan pendaftaran perwakafan masa-masa sesudahnya.
Tinggi Agama Kalimantan Barat Drs. dan tanah wakaf dan termasuk Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang
H. Anshoruddin, S.H., M.A (2016) Bayyinah adalah Saksi. Nomo 41 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa wewenang Peradilan Agama c. Pengelolaan dan pemanfaatan penyelesaian sengketa perwakafan
dalam masalah perwakafan tanah ini, hasil wakaf, seperti penyimpangan dilakukan dengan cara: musyawarah
7
meliputi masalah-masalah berikut : penggunaan harta wakaf untuk mufakat, mediasi, arbitrase,
a. Wakaf, Wakif, Ikrar, Nazhir dan oleh Nazhir dan lain-lain atau pengadilan. Dan penjelasan
Saksi. Kewenangan dibidang Kewenangan Pengadilan Agama pasal tersebut di atas berbunyi “Yang
ini menyangkut sah tidaknya dalam menyelesaikan masalah dimaksud dengan mediasi adalah
perbuatan mewaka kan, yaitu perselisihan/ sengketa wakaf juga penyelesaian sengketa dengan
yang menyangkut benda yang diatur dalam PP No. 28 Tahun bantuan pihak ketiga (mediator)
diwaka kan, wakif, ikrar, saksi dan 1977 Pasal 12 dan PERMENAG No. yang disepakati oleh para pihak yang
nazhir. Didalam hal ini perselisihan 1 Tahun 1978 Pasal 17: bersengketa”. Dalam hal mediasi
banyak didorong oleh faktor yang
mendorong seseorang untuk tidak PP Nomor 28 1977 Kompilasi
mengakui adanya ikrar wakaf atau Tahun 1977 Hukum Islam UU No. 41 Tahun 2004
untuk menarik kembali tanah Pasal 12: Pasal 226: Pasal 62:
(harta) yang telah diwaka kan baik Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian sengketa
oleh wakif atau oleh ahli warisnya . perselisihan sepanjang perselisihan sepanjang perwakafan ditempuh
Faktor pendorongnya antara lain: yang menyangkut yang menyangkut melalui musyawarah
1) Makin langkanya tanah persoalan perwakafan persoalan benda wakaf untuk mencapai
2) Makin tingginya harga tanah, disalurkan dan nazhir, diajukan mufakat. Apabila
3) Menipisnya kesadaran beragama melalui Pengadilan kepada Pengadilan penyelesaian sengketa
4) Wakif mewaka kan seluruh Agama setempat sesuai Agama setempat sesuai sebagaimana dimaksud
atau sebahagian besar dari dengan ketentuan dengan ketentuan pada ayat (1) tidak
hartanya, sehingga dengan peraturan perundang- peraturan perundang- berhasil, sengketa dapat
demikian keturunannya undangan yang berlaku undangan yang berlaku. diselesaikan melalui
merasa kehilangan sumber mediasi, arbitrase,
rezeki dan menjadi terlantar atau pengadilan.
kehidupannya, akibatnya tidak
mustahil dijumpai ahli waris Pasal 226 KHI menyebutkan tidak berhasil menyelesaikan
yang mengingkari adanya ikrar “Penyelesaian perselisihan sepanjang sengketa, maka sengketa tersebut
wakaf dari orang tuanya dan yang menyangkut benda wakaf dan dapat dibawa kepada badan arbitrase
tidak mau menyerahkan tanah Nazhir diajukan kepada Pengadilan syariah. Dalam hal badan arbitrase
Agama setempat sesuai ketentuan syariah tidak berhasil menyelesaikan
7 Disampaikan oleh Drs. H. Anshoruddin, peraturan perundang-undangan sengketa, maka sengketa tersebut
S.H., M.A; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama,
Kalimantan Barat, Penyelesaian Sengketa Perwakafan yang berlaku”. Pasal tersebut di dapat dibawa ke pengadilan agama
Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Dan atas memberikan kewenangan dan/atau mahkamah syariah.
Hukum Nasional*, https://www.pta-pontianak.go.id h.
5-6

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 57