Page 55 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

OPINI

SEPUTAR MASALAH WAKAF

DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA

DI PERADILAN AGAMA

Oleh:
Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, M.Ec., Ph.D
Wakil Ketua Dewan Per mbangan Badan Wakaf Indonesia 2014-2017

Pendahuluan Islam berpendapat bahwa sengketa wakaf tersebut harus secara terus
otensi wakaf di Indonesia wakaf dapat terjadi karena faktor menerus dapat dimanfaatkan untuk
sangat tinggi. Menurut data asymmetric information baik kepentingan umum.
yang dihimpun Kementerian diantara nazhir dengan wakif, nazhir Peradilan agama merupakan salah
PAgama RI Tahun 2008, jumlah dengan keluarga wakif, nazhir satu pelaksana kekuasaan kehakiman,
tanah wakaf di Indonesia mencapai dengan ahli waris wakif, nazhir hal mana memiliki kompetensi
2.686.536.656, 68 meter persegi (dua dengan nazhir, nazhir dengan badan relatif maupun kompetensi absolut.
milyar enam ratus delapan puluh wakaf dan yang lainnya. Selain itu Kewenangan relatif berkaitan dengan
enam juta lima ratus tiga puluh enam menurut penelitian Sunanti (2013) wilayah yurisdiksi pengadilan,
ribu enam ratus lima puluh enam menyatakan minimnya pengetahuan sedangkan kompetensi absolut
koma enam puluh delapan meter wakaf baik dari wakif ataupun nazhir merupakan kewenangan peradilan
persegi) atau 268.653,67 hektar dapat menyebabkan perselisihan agama dalam materi hukum, seperti
(dua ratus enam puluh delapan ribu antara beberapa orang yang merasa sengketa pada wakaf, baik tingkat
enam ratus lima puluh tiga koma berhak atas tanah wakaf yang pertama, banding maupun kasasi. 2
enam tujuh hektar) yang tersebar di diperselisihkan. Hal ini dapat juga Dalam perjalanan peraturan
366.595 lokasi di seluruh Indonesia terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang sengketa wakaf diketahui
(www.bwi.or.id). Akan tetapi jumlah tertang peraturan perundang- bahwa undang-undang Nomor
1
asset tersebut sebagian besar belum undangan wakaf maupun peraturan2 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
produktif. yang berhubungan dengan wakaf. Agama yang telah diubah dengan
Persoalaan sengketa tanah wakaf Berdasarkan UU nomor 41 tahun perubahan pertama dengan Undang-
saat ini menjadi semakin kompleks. 2004 tersebut, wakaf sah apabila undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Menurut riset yang dilakukan oleh dilaksanakan menurut syariah. Wakaf perubahan kedua dengan Undang-
Fadilah (2011) dan Komariah (2014) yang sudah dihibahkan tidak dapat undang Nomor 50 Tahun 2009,
bahwa sengketa wakaf dapat terjadi dibatalkan. Apabila tanah sudah dalam undang-undang tersebut
karena tidak adanya dokumen tertulis diwaka kan meskipun hanya dalam di dalamnya membahas tentang
terkait dengan tanah wakaf. Widiyanto bentuk lisan tidak bisa ditarik kembali kompetensi absolut berkaitan dengan
(2016) menyatakan bahwa sengketa baik oleh pewakaf maupun ahli waris Penyelesaian perkara sengketa wakaf.
wakaf berawal dari pembatalan ikrar pewakaf. Hal ini adalah terkait dengan Tulisan ini lebih banyak
wakaf . peraturan undang-undang dan harus menyoroti masalah tanah wakaf yang
Menurut beberapa ahli hukum dipatuhi. Harta yang diwaka kan
tidak boleh dijual, dihibahkan atau 2 Upi Komariah, 2014, Penyelesaian Sengketa
1 www.bwi.or.id , Potensi Wakaf di Indonesia, diwariskan. Akan tetapi, harta Wakaf di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan
diakses pada 23 Maret 2017 Peradilan, Volume 3, Nomor 2, h. 117

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 53