Page 60 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

OPINI

Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama
menegaskan kembali kewenangan
Peradilan Agama dalam mengadili
perkara sengketa wakaf sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 49 undang-
undang tersebut yang berbunyi
“Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara
di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang
: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat,
d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq,
h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah.” banding adalah kewenangan Agama, dilakukan menurut ketentuan
Dengan demikian sengketa jenis apa memeriksa ulang kembali suatu yang berlaku. Kemudian Pasal 229
pun yang berkaitan dengan wakaf jika perkara yang telah diputus Kompilasi Hukum Islam menegaskan
tidak ditemukan titik kesepakatan oleh Pengadilan Agama sebagai bahwa “Hakim dalam menyelesaikan
dari melalui tiga jalan sebelumnya Pengadilan tingkat pertama. perkara-perkara yang diajukan
yang telah diatur oleh undang- Penetapan atau putusan yang kepadanya wajib memperhatikan
undang, maka dapat diselesaikan oleh dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dengan sungguh-sungguh nilai-nilai
Peradilan Agama. diteliti dan diperiksa kembali oleh hukum yang hidup dalam masyarakat,
Permasalahan yang cukup krusial Pengadilan Tinggi Agama mulai dari sehingga putusannya sesuai dengan
dalam penyelesaian sengkerta wakaf awal pemeriksaan sampai putusan rasa keadilan”.
terdapat pada Putusan Mahkamah dijatuhkan, keadaan itu dapat dilihat Kompilasi Hukum Islam tidak
Agung yang memeriksa perkara dari putusan Mahkamah Agung mengatur masalah ketentuan pidana
di tingkat kasasi perkara Nomor: tanggal 9 Oktober 1975, No.951 dalam perwakafan, namun demikian
567 K/AG/2011. Dijelaskan dalam K/Sip/1973 yang menegaskan: bukan karena kompilasi tidak
pokok perkaranya bahwa Tergugat ”…seharusnya hakim banding setuju adanya ketentuan ini, akan
mengajukan banding ke Pengadilan mengulang memeriksa kembali tetapi lebih karena posisi kompilasi
Tinggi Agama Samarinda, sebagai perkara dalam keseluruhannya” adalah merupakan pedoman dalam
upaya hukum pertama terhadap Atau seperti yang dijelaskan putusan perwakafan. Oleh karena itu apabila
penetapan atau putusan Pengadilan Mahkamah Agung tanggal 30 terjadi pelanggaran pidana dalam
Agama sebagai Pengadilan tingkat November 1976 No. 194 K/Sip/1975. perwakafan, maka penyelesaiannya
pertama adalah upaya banding. Yang Putusan ini menegaskan”Dalam dapat didasarkan pada ketentuan
dimaksud dengan upaya banding Peradilan banding Pengadilan Tinggi pidana Pasal 67 dan penjelasannya
adalah permintaan atau permohonan harus memeriksa atau mengadili Undang-Undang Nomor 41 Tahun
yang diajukan oleh salah satu atau perkara dalam keseluruhannya, 2004, yaitu:
oleh pihak-pihak yang terlibat termasuk bagianbagian konvensi dan (1) Setiap orang yang dengan
dalam perkara, agar putusan yang rekonvensi yang telah diputus oleh sengaja menjaminkan,
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Negeri” . 9 menghibahkan, menjual,
”diperiksa ulang” kembali dalam mewariskan, mengalihkan
pemeriksaan tingkat banding oleh Prosedur dan Tata Cara dalam bentuk pengalihan hak
Pengadilan Tinggi Agama. 8 Penyelesaian Sengketa Wakaf 10 lainnya harta benda wakaf yang
Kewenangan Pengadilan Tinggi Mengenai teknis dan tata cara telah diwaka kan sebagaimana
Agama mengadili perkara tingkat pengajuan gugatan ke Pengadilan dimaksud dalam Pasal 40 atau
tanpa izin menukar harta benda
8 Analisis Yuridis Putusan Mahkamah 9 Ibid wakaf yang telah diwaka kan
Agung Nomor 567/K/Ag/2011 Oleh Muhammad 10 Upi Komariah, 2014, Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Abduh, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, https:// Wakaf di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan
hukumekonomisyariahuinsgd.wordpress.com Peradilan, Volume 3, Nomor 2, h. 124-125

58 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017