Page 57 - modul Pembelajaran Studi AGama kontemporer

sakralnya hukum Tuhan, pada akhirnya ketika dipahami dan di

implementasikan dalam kehidupan yang nyata maka kesakralan beralih
menjadi relative dan profan.

Sejak awal orde baru, umat Islam bersama pemerintah yang dalam hal
ini adalah departemen agama dan mahkamah agung sebenarnya telah

memiliki rumusan tersendiri tentang syari’at Islam, yang belakangan rumusan

ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam bentuk
legalnya dijustifikasi oleh presiden Soeharto melalui Impres Nomor 1 Tahun

1991 tentang Perluasan Kompilasi Hukum Islam. Saat itu KHI mencakup tiga

bidang hukum Islam yang terakumulasi ke dalam 299 pasal, yakni Hukum
Perkawinan, Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.

Kehadiran Islam liberal di Indonesia belakangan membawa perubahan
dan pembaharuan pula terhadap hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan

hukum Islam tersebut adalah perubahan yang mengarah kepada fungsional,
proposional, dan rasional, baik perubahan itu bersifat modifikasi dari hukum-

hukum yang lama yang telah ada sebelumnya maupun hukum murni berupa

penciptaan yang baru. Salah satu contoh pengaruh atau dampak dari
liberalisme tersebut yang membawa perubahan terhadap hukum Islam di

Indonesia adalah lahirnya Counter Legal Draft yang mana salah satu masalah
dianggap krusial adalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal ini

dipandang krusial bukan hanya karena kebolehannya karena masa
sebelumnya dilarang tetapi karena Counter Legal Draft ini juga mengakui

54
eksistensinya memberi pengaturan dan perlindungan.

54 Qori Rizqiah H Kalingga, Liberalisme Hukum Islam di Indonesia (Dampak Terhadap
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia), (Justiqa Volume 02 Nomor 02, 2020), hlm. 7.

53