Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

'BANYAK TOKOH TAK PAHAM UU CIPTAKER, TAPI KEBURU MENOLAK'

Kepala Staf Presiden Moeldoko buka suara terkait gelombang penolakan UU Cipta Kerja yang
masih saja mengalir. Terakhir pada Jumat (16/10), massa yang terdiri dari mahasiswa kembali
melakukan unjuk rasa menolak aturan sapu jagat ini.

"Jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami substansi versi terakhir UU
Cipta Kerja ini. Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya,
tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan," kata Moeldoko
melalui jawaban tertulis yang dirilis Sabtu, (17/10).

Menurut Moeldoko, sebagian besar suara penolakan ditujukan untuk substansi konsep UU yang
belum disahkan. Karena itu, Moeldoko menyayangkan masih banyaknya orang yang melihat UU
Cipta Kerja ini merugikan.

Menurutnya, tujuan utama disahkannya UU Cipta Kerja adalah menciptkan lapangan kerja baru
seluas-luasnya, serta memberi jaminan pendapatan yang lebih baik. "Coba bayangkan, sampai
saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Betapa besar
kebutuhan lapangan kerja saat ini," kata Moeldoko.

Melalui UU Cipta Kerja, ujarnya, pemerintah membuka kesempatan yang luar biasa bagi
pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Tak hanya itu, pengusaha dan pelaku
UMKM dipermudah dalam mengurus izin yang sebelumnya berbelit dan berlapis.

Selain itu, Moeldoko mengatakan, UU Cipta Kerja menjawab keluhan masyarakat mengenai
lambannya birokrasi dan berbelitnya aturan. "Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun,
termasuk investor. Peringkat kompetitif (c ompetitiveness indeks ) Indonesia ada dibawah
Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin
Indonesia bisa maju dalam kompetisi global," katanya.

Kendati demikian, Moeldoko mengatakan, respons yang beragam terhadap UU Cipta Kerja
merupakan cerminan perkembangan politik Indonesia yang dinamis. Hal itu, menurutnya,
sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengundang investor.

"Sementara kita tidak hanya menghadapi tantangan nasional, tetapi juga global. Ada fenomena
global perubahan cepat, penuh risiko, dan kompleksitas yang luar biasa. Bahkan kadang kadang
mengejutkan," katanya.

Seperti diketahui, pro dan kontra mengenai UU Cipta Kerja muncul lantaran transparansi
parlemen dan pemerintah yang minimalis terkait draft beleid tersebut. Akses publik terhadap
dokumen RUU Cipta Kerja pun baru tersedia setelah selesai dirancang pemerintah dan disahkan
ke DPR.

175