Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 177

Judul               Buruh Satu Suara Tolak Ajakan Pemerintah Bahas Aturan Turunan UU
                                    Cipta Kerja
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://fokus.tempo.co/read/1397085/buruh-satu-suara-tolak-ajakan-
                                    pemerintah-bahas-aturan-turunan-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Ahmad Faiz Ibnu Sani
                Tanggal             2020-10-18 13:19:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Moeldoko  (Kepala  Kantor  Staf  Presiden)  Masih  terbuka  (untuk  diakomodasi).
              Setidaknya  akan  ada  35  Peraturan  Pemerintah  dan  lima  Peraturan  Presiden  yang  disiapkan
              sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja

              neutral  -  Elly  Rosita  Silaban  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia)  Dari
              kemarin-kemarin kami sudah dirangkul dan kami juga merangkul dengan harapan UU-nya lebih
              baik, nyatanya, kan, tidak

              neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
              Kami, kan, sedang menggugat masa masih membahas isi yang digugat?


              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak omnibus
              law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya.
              Apalagi, terlibat membahasnya

              negative - Feri Amsari (pakar hukum tata negara Universitas Andalas) Jadi, peluangnya (gugatan
              dikabulkan)  enggak  ada.  Sebab,  MK  melanggar  etik  dan  persidangan  MK  sarat  konflik
              kepentingan. Melanggar etik karena menerima 'hadiah' dari pihak yang berperkara (pembuat
              UU) berupa perpanjangan usia hakim konstitusi

              positive - Fajar Laksono (Juru Bicara MK) Seluruh pendapat dan argumentasi konstitusional diberi
              ruang untuk dikemukakan di persidangan sesuai asas audi et alteram partem

              neutral - Fajar Laksono (Juru Bicara MK) Sesuai kewenangan dan independensi yang dimiliki, MK
              dapat  menegaskan  memutus  sesuai  pertimbangannya  sendiri  berdasar  konstitusi,  sekalipun
              mungkin tak seperti harapan pemohon atau harapan pembentuk UU





                                                           176
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182