Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI )) Mana bisa
begitu. Aturan turunan tidak bisa memuat norma baru yang nggak diatur di UU atau menyimpang
dari UU

Ringkasan

Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tak kunjung mereda. Ini terjadi
meskipun pemerintah menyatakan masih membuka ruang dialog bagi kelompok masyarakat dan
buruh yang kontra dalam penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja. "Masih terbuka (untuk
diakomodasi). Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang
disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko,
Sabtu 17 Oktober 2020. Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih
memberikan kesempatan dan akses bagi pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana
mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja.

BURUH SATU SUARA TOLAK AJAKAN PEMERINTAH BAHAS ATURAN TURUNAN UU
CIPTA KERJA

Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tak kunjung mereda. Ini terjadi
meskipun pemerintah menyatakan masih membuka ruang dialog bagi kelompok masyarakat dan
buruh yang kontra dalam penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja .

"Masih terbuka (untuk diakomodasi). Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima
Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar Kepala Kantor
Staf Presiden Moeldoko, Sabtu 17 Oktober 2020. Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri
Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan dan akses bagi pekerja dan buruh untuk ikut
memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja.

Namun, niat pemerintah itu tidak mendapat sambutan positif. Kelompok buruh merasa percuma
ikut terlibat lantaran pengalaman sebelumnya dimana aspirasi mereka tidak pernah diakomodasi
saat penyusunan UU Cipta Kerja.

"Dari kemarin-kemarin kami sudah dirangkul dan kami juga merangkul dengan harapan UU-nya
lebih baik, nyatanya, kan, tidak," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI), Elly Rosita Silaban, lewat pesan singkat pada Tempo, Ahad, 18 Oktober 2020.

Buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi mogok kerja dengan turun ke jalan di
depan Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi yang diikuti ratusan
buruh tersebut rencananya akan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI namun dihadang oleh
pihak Kepolisian dan TNI. TEMPO / Hilman Fathurrahman W Elly menuturkan pemerintah
mengundang KSBSI untuk terlibat dalam pembuatan rancangan peraturan pemerintah. Namun,
ia memastikan tidak akan mengirimkan perwakilannya.

Ketimbang duduk bareng membahas rancangan peraturan pemerintah, Elly menyatakan fokus
pada gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami, kan, sedang menggugat masa masih
membahas isi yang digugat?" ucap dia.

177