Page 228 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Snouck Hurgronje yang menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda (1889-
Snouck Hurgronje yang
menjadi penasihat 1906) memiliki pandangan bahwa secara garis besar Islam dibedakan kepada
pemerintah Hindia aspek ibadah dan akidah dan aspek politik. Islam politiklah, menurut Snouck
Belanda (1889-1906) Hurgronje, yang harus diwaspadai dan ditumpas habis, sedangkan aspek akidah
memiliki pandangan
bahwa secara garis dan ibadah harus dibiarkan hidup. Prinsip inilah yang melandasi kebijakan
besar Islam dibedakan pemerintah kolonial Belanda, paling tidak pada masa Snouck-Hurgronje
kepada aspek ibadah menjabat penasihat pemerintah.
dan akidah dan
aspek politik. Islam
politiklah, menurut Berhadapan dengan gerakan tarekat, Snouck-Hurgronje memiliki sikap
Snouck Hurgronje, menghambat arus anti-tarekat baik dari kalangan pejabat maupun golongan
yang harus diwaspadai
dan ditumpas habis, pembaharu, dan pada saat yang sama mengadakan pengawasan yang ketat
sedangkan aspek terhadap kegiatan-kegiatan gerakan tarekat untuk mengantisipasi pergolakan
akidah dan ibadah politik yang mungkin ditimbulkan oleh gerakan tarekat tersebut. Namun, pada
84
harus dibiarkan hidup.
Prinsip inilah yang kesempatan lain Snouck Hurgronje menyatakan bahwa para guru tarekat adalah
melandasi kebijakan musuh pemerintah Hindia Belanda yang paling berbahaya, sama halnya dengan
pemerintah kolonial ancaman Tarekat Sanusiyyah di Aljazair. Oleh sebab itu, penguasa Belanda pada
Belanda.
umumnya menganggap bahwa ajaran-ajaran tarekat sangat berbahaya bagi
kekuasaan Belanda di Nusantara. 85

Namun, kebijakan kolonial pasca Snouck-Hurgronje mengambil haluan berbeda,
di mana tumbuh kecurigaan dan kekhawatiran dari pengakuan akan aspek-
aspek ibadah dan akidah tersebut. Inilah yang dialami, misalnya, oleh kelompok
pengikut Tarekat Sammaniyyah di bawah pemimpin Haji Abdullah di Sulawesi
Selatan. Seiring semakin besarnya kecurigaan dan kekhawatiran para pejabat
Hindia Belanda, semakin tinggi pula peningkatan jumlah pengikut Tarekat
Sammaniyyah di bawah pemimpin Haji Abdullah di Sulawesi Selatan. Inilah
yang menimbulkan kekhawatiran baik dari pihak Belanda maupun dari pihak
86
pemimpin-pemimpin Islam.
Persoalannya, para pejabat Hindia Belanda seringkali memihak kepada golongan
yang anti-Tarekat Sammaniyyah. Mereka tampaknya lebih menerima informasi
dari ulama-ulama yang anti-tarekat dan berpihak kepada mereka. Karena itu,
ketika Haji Abdullah diwawancarai oleh Controler Maros pada 1924 untuk
mempertanggungjawabkan tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya,
syekh tarekat tersebut seakan berada dalam posisi yang selalu tersudut. Dengan
kata lain, walaupun syekh tarekat tersebut mampu membela dirinya, tuduhan
dan fitnah terus saja bermunculan dan menyebar. Sedangkan pihak pejabat
Hindia Belanda tidak pernah memberikan hukuman atau peringatan kepada
golongan yang memberikan tuduhan atau fitnahan. Hal itulah yang membuat
Haji Abdullah sempat mengeluh karena dia ditangkap dan diusir oleh asistent-
resident yang menuduhnya mengemis dan memeras penduduk ketika dia
mengadakan kunjungan ke Bone untuk menagih pinjaman. 87

212