Page 517 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

LP3ES terhadap program yang dijalankannya. Akibatnya, program
pengembangan masyarakat oleh pesantren yang dilakukan LP3ES belum
mencapai hasil yang memadai dibandingkan masalah-masalah mendesak
yang dihadapi masyarakat di pedesaan kala itu.” 112

Selain kasus LSM yang bergerak dalam agenda pengembangan masyarakat
melalui pesantren di atas, pertanyaan serupa—seberapa jauh LSM mampu
menjaga radar gerakannya pada kelompok masyarakat yang dibela?—dapat
juga dilihat pada kasus LSM yang bergerak dalam ranah filantropi. Baik Dompet
Dhuafa Republika, PKPU, BSMI, LAZISMU, LAZISNU dan lembaga filantropi
lainnya, tentu saja dituntut untuk mampu menjaga radar gerakannya pada
kelompok masyarakat yang dibela. Dengan pola yang dijalankan saat ini,
kiranya penting bagi LSM yang bergerak dalam ranah filantopi untuk melakukan
pelbagai bentuk terobosan baru, khususnya dari segi-segi manajerial. Dengan
demikian, mereka diharapkan mampu tampil sebagai lembaga filantropi yang
moderen dan profesional di Indonesia, yang selama ini masih sangat langka.
Dalam hal ini, Dompet Dhuafa Republika, misalnya, diharapkan memberikan
perhatian yang lebih fokus dan serius terhadap beasiswa, empowerment,
ataupun juga membentuk sebuah chair di universitas, professorship chair tentang
fikih filantropi di pascasarjana, dan sebagainya, yang selama ini terabaikan
oleh lembaga-lembaga filantropi. Pemberian beasiswa dari dana filantropi bagi
kalangan kurang mampu dan miskin ini sangat penting sebagai social equity. 113

Demikianlah, bahwa sejauh ini LSM harus menjalani takdir keberlanjutan
dan perubahan seperti juga dialami oleh setiap lembaga. Dengan kerangka
114
fungsionalisme struktural, misalnya, LSM untuk pemberdayaan masyarakat
dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki komponen-komponen, yakni
pengurus lembaga, anggota, visi, misi dan orientasi gerakan, serta program
dan kegiatan lembaga. Keempat komponen tersebut merupakan sub-
sistem dan mempunyai fungsi masing-masing dan sekaligus berfungsi untuk
keberlangsungan gerakan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan prasyarat fungsional tersebut, gerakan pemberdayaan masyarakat
yang dalam hal ini diinisiasi oleh LSM ke depan akan mampu memelihara
keberlangsungan gerakannya meskipun berhadapan dengan berbagai tantangan
dan hambatan, termasuk perubahan sosial-politik di Indonesia.

501