Page 536 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

dominasi (konglomerasi) pengusaha keturunan Cina dari pada Muslim (pribumi).
35
Sebagai minoritas dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 2,5 persen dari total
penduduk Indonesia, kelompok Cina menguasai 70-75 persen total perusahaan
berskala menengah dan besar. Jika pada masa penjajahan, pengusaha Cina
36
menjadi partner dalam bisnis dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan
Kolonial Belanda, maka pada masa pemerintahan Soeharto kelompok Cina
diposisikan sebagai pendorong pembangunan di segala sektor, salah satunya
perbankan. Lahirnya BMI (Bank Muamalat Indonesia) salah satunya juga sebagai
respon terhadap dominasi Cina dalam perbankan dan bisnis lainnya disamping
dorongan motivasi teologis pemberlakuan system keuangan Islam yang bebas
bunga.

Secara politik, komunikasi MUI (Majlis Ulama Indonesia) dengan pemeirntahan
Orde Baru sering menyentuh isu ekonomi, walaupun dalam realisasinya tidak
mendapat ruang yang berarti. Saran atau nasehat yang utama lebih pada
kegiatan zakat, bukan ekonomi pada umumnya. Karena itu secara organisatoris,
MUI tidak memiliki kerangka pengembangan ekonomi Islam. 37

Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan sebagai satu-satunya
bank Islam yang mempraktekkan bebas riba, dan mendapat dukungan penuh
Soeharto. Pendirian BMI diawali lebih dulu pada 1990 dengan pendirian Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin langsung BJ Habibie.
Peran MUI juga terlihat kemudian dalam pendirian Badan Penggerak Ekonomi
Umat (BPEU). 38

Tabungan Muamalat dari Bank Sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai sistem keuangan Islam yang
Muamalat. Lahirnya BMI (Bank bebas bunga, para intelektual Muslim telah lama berdiskusi tentang halal-haram
Muamalat Indonesia) merupakan
respon terhadap dominasi Cina bunga bank. Perdebatan tentang hal itu sempat muncul pada muktamar NU ke-
dalam perbankan dan bisnis 13 pada 1938 yang menghalalkan bunga bank, selama memberi keuntungan
lainnya disamping dorongan bagi si peminjam. Langkah NU ini merujuk pada kaidah fikih,”menghindari
motivasi teologis pemberlakuan madharat perlu dikedepankan dari pada mengambil manfaat,” atau juga
system keuangan Islam yang
bebas bunga. ”keadaan yang memaksa membolehkan sesuatu yang dilarang.” Pada tahun
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. 1990 NU mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
walaupun usaha-usaha itu gagal. Upaya NU ini selalu
mendapat pertentangan dari dalam, terutama dengan
penerimaan sistem bunga. 39

Diskusi tentang sistem perbankan Islam juga berlangsung
di kalangan Muhammadiyah. Pada muktamar
Muhammadiyah tahun 1936, dibahas isu perbankan dan
bisnis yang dapat dikembangkan oleh umat Islam. Bagi
Muhammadiyah saat itu, bunga bank masih dianggap
sebagai sesuatu yang belum jelas (mutasyabihat)
kehalalan dan keharamannya. Perdebatan yang tidak

520