Page 534 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

1970 pemerintah mengembalikan kembali kepada umat Islam. Tekanan
pemerintah untuk membatasi perkembangan Bamuis terus berlanjut sehingga
perkembangannya tidak mengalami peningkatan, walaupun kegiatan usaha
dan bisnisnya berlangsung.

Di samping kegiatan praktis, perdebatan teoretis filosofis tentang riba juga
berlangsung pada saat itu, utamanya dalam merespon isu tentang kehalalan
bunga bank. Tahun 1968 diadakan seminar untuk mendiskusikan keterlibatan
umat Islam dalam politik pembangunan dan bisnis. Isu tentang riba juga
didiskusikan dan mengemuka pandangan tentang halalnya bank sehingga umat
Islam bisa mendapatkan dana pinjaman untuk bisnis. Seminar ini diprakarsai
28
oleh Jajasan Dana Bantuan Untuk Tjalon Hadji Indonesia (JDBTHI).

Social Entrepreneurship Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru segala aktifitas Muslim, termasuk bidang ekonomi,
selalu mendapat kontrol dari negara. Strategi Orde Baru untuk memperhalus
pendekatannya mensyaratkan segala aktifitas masyarakat selalu dalam kerangka
program pemerintah sebagai penopang desain pembangunan yang dicanangkan
Presiden Soeharto. Kerangka bangun kebijakan ini adalah model idealisme
untuk memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologis
negara. Penempatan negara sebagai pengontrol pengelolaan sumber daya
29
alam seperti yang ditafsirkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan diuraikan dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berperan penting dalam mengarahkan
orientasi pembangunan ekonomi. Disebutkan bahwa negara mengontrol
sektor produksi dan sektor lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Tanah, air, udara dan segala sumber daya alam berada dalam penguasaan dan
pengawasan negara. Karena itu dalam pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dari sinilah kemudian, gerakan
ekonomi kelompok Muslim perlu beradaptasi dengan regulasi sosial, ekonomi
dan politik yang dibangun Soeharto. Secara politis, aktifitas ekonomi dengan
pola seperti ini dapat berkontribusi dalam menjaga kestabilan dan kepentingan
politik Soeharto yang sedang berlangsung. Ideologi non-Pancasia seperti sosialis
dan komunis dilarang tumbuh; sementara Islam, walaupun pada tahun 1970an
dan 1980an dikontrol ketat, pada sepuluh tahun terakhir masa kekuasaannya
lebih ditempatkan sebagai bagian yang lebih kompromistis dan akomodatif. 30

518