Page 549 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Tengah, Jawa Timur dan Sumatra Barat. Secara formal, sinyal positif kesediaan
Soeharto ini tak pernah diwujudkan secara nasional, kecuali memberikan ruang
kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk berinisiatif mendirikan ZIS
masing-masing.

Sebagai respon atas gerakan zakat ini, Ali Sadikin, selaku Gubernur DKI saat
itu, mengeluarkan SK No Cb/14/8/18/68 tanggal 5 Desember 1968 tentang
79
pembentukan Badan Amil Zakat DKI. Di DKI Jakarta perkembangan Badan
Amil Zakat cukup menonjol sehingga 1973 berubah nama menjadi Badan Amil
Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk bisa menjangkau dana amal yang lebih luas.
80
Sistem pengelolaan zakat di DKI dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan,
walikota dan provinsi, masing-masing bertindak sebagai ketua Bazis dari unsur
pemerintah.Struktur ini tetap berlaku hingga saat ini sejak masa berdirinya
dari tahun 1968. Yang menarik dari pengelolaan BAZIS DKI adalah, staff yang
diperbantukan dari pemerintah DKI menerima gaji dari pemda, bukan dari hasil
ZIS. Demikian juga pemerintah memberikan dana operasional setiap tahunnya.

Pengumpulan dana ZIS DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Tahun
2003, dana ZIS terkumpul 14,1 miliar, bertambah menjadi 21,7 miliar (2008),
27,2 (2009), 52,76 miliar (2010), 64,78 miliar (2011) dan 81,45 miliar (2012).
Penyaluran dana ini diberikan untuk pembiyaan pendidikan, kesehatan, bantuan
bencana, renovasi masjid/mushala dan bantun (pinjaman) usaha kecil. Sejak
tahun 1999, untuk penguatan penyaluran dan efektifitas dana zakat, BAZIS DKI
menjalin kerjasama dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yaitu untuk penyaluran
modal usaha bagi Pedagang Kecil (PPMKM) di 50 pasar tradisional DKI Jakarta.
BMT berperan mengelola dan menyalurkan dana BAZIS dengan sistem bagi
hasil. Dalam perkembangannya, BMT mencapai keuntungan 110 juta dan
memiliki asset produktif 5 miliar rupiah. Hingga saat ini, BAZIS DKI membina
lebih dari 4.500 pedagang dan 25 BMT sebagai mitra kerja dengan cakupan 80
pasar tradisional. Fungsi ZIS di sini sangat erat kaitannya dengan BMT dalam
81
pengembangan ekonomi masyarakat dhu’afa.

Mengikuti jejak DKI Jakarta yang telah mendirikan BAZ tahun 1968, Gubernur
Propinsi Jawa Barat mengeluarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I no.
352/H.I/3/Sk/1974 pada tanggal 1 Oktober 1974 tentang pendirian BAZ yang
berwenang mengelola zakat di Jawa Barat. Lembaga ini dianggap sebagai
82
satu-satunya lembaga yang sah dalam pengelolaan zakat. Pemda memberikan
bantuan dana dan Sumber Daya Manusia (staf) dalam pendirian dan pengelolaan
lembaga ini. Struktur BAZ dibentuk mulai dari tingkat propinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan hingga desa/kelurahan. Setiap BAZ berada di ibu kota pemerintah
daerah dan untuk propinsi berada di Bandung (Ibu Kota Jabar) bertempat di
Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan di kantor Gubernur.
Kemudian setiap pemerintahan kota daerah mendirikan BAZ hingga kecamatan.

533