Page 212 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

membantu menghidupi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia,

yang merupakan ancaman besar bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Akibatnya,

pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda yang pada waktu itu

memimpin pemerintahan Indonesia,mengumumkan konsep strategis yang tertuang

dalam Deklarasi Djuanda yang berisi :

1) Semua perairan diantara dan yang menghubungkan pulau- pulau dengan

tidak memandang luas/ lebar adalah wilayah kedaulatan mutlak negara

Indonesia, merupakan perwujudan bentuk wilayah yang utuh dan bulat

2) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran di perairan pedalaman bagi kapal

asing

3) Penentuan batas wilayah sesuai dengan asas negara kepulauan

(archipelago State Concept) laut teritorial dengan lebar 12 mil diukur dari

garis pantai dasar yang menghubungkan pulau- pulau terluar NKRI pada

15
waktu air surut.

Deklarasi Djuanda secara jelas menekankan azas Indonesia sebagai sebuah

negara kepulauan, yang mana tertuang terutama pada poin pertama bahwa

Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan, bukan dipisahkan, oleh

perairan diantara pulau-pulau Indonesia. Deklarasi ini muncul pada kondisi yang

secara internasional cukup bersahabat karena pada waktu itu pun banyak negara

yang merasa batasan tiga mil territorial sudah tidak lagi cocok untuk era modern.

Misalnya pada tahun 1945, Presiden Amerika Serikat Harry Truman

mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menguasai wilayah sampai batas

15
Lihat Dalam Buku Anna Martina et.al, Kewarganegaraan, ( Bandung : UPT Bidang Studi
Universitas Padjadjaran, 2010 ) halaman 120

33