Page 223 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

I Gusti Ketut Pudja 209

menyebar di Bali, tetap saja ada celah yang dimanfaatkan oleh kaum
inteligensia, yaitu mereka yang kembali dari sekolah di Jawa dan
orang-orang Jawa yang bekerja di Bali sebagai guru, dokter, atau
29
pegawai negeri. Perlawanan awal muncul dari kalangan non-
bangsawan terdidik di Singaraja—kebanyakan adalah guru di
sekolah-sekolah rakyat—yang bergabung dalam kelompok Surya
Kanta dan menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama pada
30
pertengahan 1920-an. Mereka terutama mempersoalkan pemilihan
pegawai jawatan pemerintah berdasarkan kasta tertinggi, bukannya
berdasarkan kemampuan dan tingkat pendidikan.
Pada 1930-an dan 1940-an, kaum aktivis bermunculan
dengan semangat nasionalisme dan kritik terhadap ketidakadilan
yang diciptakan sistem kolonial meluas ke soal pendidikan dan
ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Mereka mendirikan partai politik
pertama, Parindra (Partai Indonesia Raya), dan berbagai organisasi
sosial seperti Budi Welas Asih dan Bali Darma Laksana yang
membantu rakyat dengan beasiswa dan penyuluhan. Berdirinya
sekolah Taman Siswa di bawah pimpinan Ki Wiyono Suryokusumo di
Denpasar pada 1933 juga berpengaruh besar bagi perkembangan
31
gerakan nasionalis di Bali.
Pudja berada di tengah kancah perubahan itu namun ia tidak
menampakkan keterlibatan yang berarti. Ia mungkin saja
mengetahui perkembangan gerakan nasionalis di Jawa, tetapi ia tidak
terlibat dalam organisasi-organisasi nasionalis di Bali. Ia bukan
bagian dari kelompok inteligensia yang berada di luar lingkaran
pangreh praja dan berusaha mendobrak kekolotan budaya aristokrat
walaupun ia mungkin mengenal gagasan-gagasan mereka melalui
terbitan yang banyak beredar pada masa itu. Segera setelah tiba di
Bali pada awal 1935, Pudja bekerja secara suka rela di kantor
Residen Bali dan Lombok di Singaraja untuk mengawasi Volkscrediet

Bank (Bank Perkreditan Rakyat]. Dua tahun kemudian ia
diperbantukan sebagai tenaga cadangan di Raad van Kerta, lembaga
peradilan adat yang menangani perkara ringan dan mengatur tata
tertib kerajaan, di Denpasar. Ia diminta mempersiapkan revisi
putusan lembaga peradilan itu di seluruh Bali dan melakukan