Page 229 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

I Gusti Ketut Pudja 215

Untuk membantu menghidupkan kembali pemerintahan sipil
di Bali pimpinan AD Jepang menunjuk Ketut Pudja, yang sudah
menjadi hakim di Raad van Kerta Badung, sebagai Rijikan-dairi atau
Wakil Residen. Bali tetap dikelola bersama Lombok dalam satu
keresidenan yang disebut Syo Sunda Minseibu dan dipimpin oleh
seorang Chōkan—setara dengan residen pada zaman Belanda—
berkebangsaan Jepang yang berkantor di Singaraja. Minseibu Chōkan
bertanggung jawab kepada panglima militer (Shireikan) yang
bermarkas di Denpasar. Bali dibagi menjadi dua wilayah militer: Bali
Utara yang mencakup kerajaan-kerajaan (syu) Buleleng dan
Jembrana; Bali Selatan mencakup enam kerajaan lainnya. Raja-raja
Bali diberi nama Syuco dan dalam memerintah didampingi oleh
penasihat Jepang (bunken kanrinkan) yang tugasnya mirip dengan
kontrolir zaman Belanda.

Mr Pudja waktu pelantikan sebagai kepala pemerintahan Swa Praja Rezikan Dairi
yang tugasnya menjalankan pemerintahan Karesidenan wilayah Bali Lombok tahun
1942. (Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)

Dewan raja-raja yang dibentuk Belanda pada 1938, Paruman
Agung, dipertahankan sebagai wadah komunikasi antara pihak