Page 234 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 234

220       Gubernur Pertama di Indonesia



                   Adalah  BPUPKI  di  Jawa  yang  berperan  penting  dalam
            melahirkan dasar-dasar negara dan Undang-Undang Dasar, serta visi
            kebangsaan bagi negeri baru Indonesia.  BPUPKI  dipimpin oleh Dr.
            Radjiman Wedyodiningrat, dua orang wakil ketua, dan diikuti oleh 60
            orang anggota yang  seluruhnya datang dari  Jawa dan Madura. Di
            antara anggota ada juga perwakilan orang Jepang dan golongan
            keturunan Tionghoa, Arab, dan Eropa. Pemerintah sengaja memilih
            tokoh-tokoh nasionalis tua untuk berperan besar dalam BPUPKI agar
            organisasi itu tidak dikendalikan oleh pemuda-pemuda radikal dari
            jaringan  bawah tanah  dan lebih mudah bagi pemerintah untuk
                         45
            bernegosiasi.
                   Tokoh-tokoh  nasionalis  yang  sudah  bekerja  sama  dengan
            Jepang, seperti Sukarno  dan  Hatta, memang ingin  Indonesia  lekas
            merdeka.  Mereka  mengikuti  berita  tentang  kekalahan  demi
            kekalahan yang diderita Jepang akibat  serangan gencar Sekutu.
            Seandainya Sekutu menang dan masuk Indonesia mereka tidak yakin
            tuntutan Indonesia untuk merdeka akan begitu saja dipenuhi. Dalam
            hitungan politik mereka  jauh lebih mudah untuk menekan Jepang
            yang sedang dalam posisi tidak menguntungkan. Puncaknya, pada 6
            dan  9  Agustus  secara  berturut-turut  AS  melepas  bom  nuklir  di
            Hiroshima  dan  Nagasaki.  Sekitar  120.000  orang  tewas,  sebagian
            besar  rakyat sipil. Enam hari  sesudahnya, pada 15 Agustus, Kaisar
            Hirohito menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat.
                   Indonesia kembali terlempar ke pusaran sejarah yang tak
            terduga. Di antara dua pemboman yang mematikan itu Panglima AD
            Ekspedisi Selatan yang berkedudukan di Saigon (Vietnam), Marsekal
            Hisaichi Terauchi, memberi izin untuk pembentukan Panitia
            Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI;  Dokuritsu  Junbi  Iinkai)
            pada 7 Agustus dengan ketua Sukarno dan wakil ketua Mohammad
            Hatta. Tugas  panitia ini adalah melaksanakan  kemerdekaan
            Indonesia, mempersiapkan peralihan kekuasaan dari pemerintah
            pendudukan Jepang kepada Indonesia, dan mengesahkan Rancangan
            UUD yang dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. Pada 9 Agustus, Sukarno,
            Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang Marsekal
            Terauchi ke tempat peristirahatannya  di Dalat. Dalam  sebuah
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239