Page 236 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

222 Gubernur Pertama di Indonesia

Mohammad Hatta membacakan teks Proklamasi. Upacara sederhana
tanpa protokoler itu dibuka dengan pembacaan Pembukaan UUD
1945, lalu Sukarno menyampaikan pidato pendek sebelum
membacakan naskah Proklamasi yang ia tulis sendiri. Setelah itu
Latief Hendraningrat, perwira Peta, mengerek bendera Merah Putih,
yang dijahit Fatmawati Sukarno, dan hadirin menyanyikan Indonesia
Raya.
Sesuai dengan janjinya, pemerintah Jepang tidak melakukan
tindakan represif apa pun untuk mencegah kemerdekaan Indonesia
walaupun secara resmi mereka menyatakan larangan. Sidang PPKI
yang sudah lama direncanakan akhirnya berlangsung sehari setelah
Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus. Panitia menambahkan
enam orang anggota lagi tanpa sepengetahuan Jepang, yaitu Achmad
Soebardjo, Iwa Kusumasumantri, Kasman Singodimedjo, Ki Hadjar
49
Dewantara, R. A. A. Wiranatakusuma, dan Sajuti Melik. Sukarno
membuka sidang dengan pidato singkat, kemudian ia meminta Hatta
menyampaikan beberapa perubahan mendasar dalam pembukaan
dan batang tubuh UUD yang telah dirumuskan oleh BPUPKI dan
50
Panitia Sembilan. Sukarno membacakan Pembukaan UUD yang
sudah diubah sesuai dengan usulan Hatta dan mengundang
komentar dari para anggota. Di antara masukan baru yang
dilontarkan ada usulan dari Ketut Pudja untuk mengganti kata ‘Allah’
dalam frasa awal paragraf ketiga, “atas berkat Rahmat Allah Yang
Maha Kuasa” dengan kata ‘Tuhan’ sehingga frasa itu berubah menjadi
51
“atas berkat Rahmat Tuhan yang maha kuasa.” Rupanya Pudja
sebagai penganut Hindu Bali mempertimbangkan aspirasi warga
negara Indonesia yang tidak mengikuti tradisi agama-agama samawi
52
untuk menyebut ‘Tuhan’ sebagai ‘Allah’.
Dalam sidang pertama tersebut Sukarno dan Hatta ditetapkan
sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka akan dibantu oleh
sebuah komite nasional sementara belum dapat dibentuk dewan-
dewan permusyawaratan dan perwakilan (MPR dan DPR) karena
kondisi perang. Sukarno lalu membentuk Panitia Kecil yang diketuai
Oto Iskandardinata dan beranggotakan sembilan orang, termasuk
Pudja, untuk membicarakan program prioritas pemerintah, susunan