Page 237 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 237

I Gusti Ketut Pudja      223



               pemerintahan, serta kepolisian dan ketentaraan. Pada hari
               berikutnya, 19 Agustus, Oto Iskandardinata melaporkan hasil kerja
               mereka dan berdasarkan tanggapan dari anggota-anggota yang lain
               ditetapkan pembagian Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu
               Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku,
               Sulawesi, dan Kalimantan. Pudja ditunjuk menjadi Gubernur Sunda
               Kecil dengan wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
               Nusa Tenggara Timur.
                      Walau Proklamasi  telah diumumkan,  proses pemindahan
               kekuasaan  pada awal kemerdekaan  mengandung kerumitan
               tersendiri. Intinya, pemerintahan baru masih rentan menghadapi
               kemungkinan ancaman sisa-sisa tentara Jepang dan Sekutu terhadap
               kedaulatan  Republik sementara kekuatan bersenjata sendiri masih
               lemah. Suatu kenyataan pula bahwa belum semua pimpinan daerah
               menentukan sikap  politik apakah mendukung Republik ataukah
               bekerja sama dengan pemerintah  Belanda;  kelompok politisi
               berbeda-beda aliran dan  kepentingan berusaha mendesakkan
               gagasan masing-masing tentang bagaimana negara baru ini harus
               dijalankan, dan laskar-laskar  pemuda, serta rakyat secara umum
               yang menafsirkan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk melakukan
               apa saja terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh.
                      Dalam pidato pertamanya sebagai presiden di stasiun Radio
                                       53
               Suara Indonesia Merdeka  pada 23 Agustus 1945 Sukarno berulang
               kali menekankan pentingnya membangun negeri yang membawa
               semangat perdamaian bukan peperangan. Ia mengimbau agar rakyat
               bergabung dalam institusi-institusi yang baru didirikan, yaitu KNI,
               BKR, dan PNI, membangun  persatuan antargolongan  dan lapisan
               rakyat,  dan bekerja sama “menyusun  Indonesia Merdeka,” tanpa
               saling menuding dan menyalah-nyalahkan satu sama lain. Tampak
               dari pidato itu pemerintah mengajak rakyat untuk membangun
               kemampuan  mengendalikan diri  dan menjaga  keamanan dan
               ketertiban umum demi pengakuan internasional atas keberadaan
                                  54
               Republik Indonesia.
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242