Page 233 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 233
I Gusti Ketut Pudja 219
kota-kota penting di Jepang dengan bom. Perdana Menteri Tojo
Hideki mundur setelah kekalahan itu dan digantikan oleh Jendral
Kuniaki Koiso. Di Indonesia, pemerintah militer memutuskan untuk
mengambil langkah-langkah lebih progresif untuk mengambil hati
para pejuang dan rakyat Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana
Menteri Koiso mengumumkan rencana memberi Indonesia
kemerdekaan tetapi tidak ditentukan waktunya.
Akan tetapi, situasi makin mencemaskan pemerintah militer
Jepang. Gerakan bawah terus berlangsung tanah terutama sejak
terjadi pemberontakan tentara Peta di Blitar pada Februari 1945,
yang diikuti pemberontakan lain yang berskala lebih kecil.
Pemerintah berusaha membatasi kegiatan pemuda dengan represi
atau kooptasi. Tetapi semakin jelas bahwa keinginan untuk merdeka
mengalahkan ketakutan mereka akan pemerintah. Sukarno dengan
kepiawaiannya berpidato juga terus membangkitkan semangat
nasionalisme hingga ke desa-desa. Sementara itu, perkembangan
perang Jepang melawan Sekutu di Samudra Pasifik tidak lebih baik.
Pasukan AS dan Filipina terus mengepung pasukan AL Jepang di
perairan Filipina. Desakan dari tokoh-tokoh nasionalis seperti
Sukarno dan Hatta membuat Jepang sadar bahwa mereka tidak bisa
menunda-nunda lagi kemerdekaan Indonesia.
MENDIRIKAN REPUBLIK (1945–46)
Pemerintah militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-
25 akhirnya menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Upaya-
upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chōsa-
kai) pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando itu berwenang atas
44
daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatera, BPUPKI dibentuk
hanya untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah
Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL tidak
dibentuk badan serupa. Lembaga sejenis BPUPKI juga didirikan di
Sumatera dan dipimpin oleh Mohammad Sjafei tetapi hanya bertemu
sekali dan tidak menghasilkan putusan yang penting.

