Page 233 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 233

I Gusti Ketut Pudja      219



               kota-kota  penting  di  Jepang  dengan  bom.  Perdana  Menteri  Tojo
               Hideki  mundur setelah  kekalahan itu  dan digantikan oleh  Jendral
               Kuniaki Koiso. Di Indonesia, pemerintah militer memutuskan untuk
               mengambil langkah-langkah lebih progresif  untuk mengambil  hati
               para pejuang dan rakyat Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana
               Menteri  Koiso mengumumkan rencana memberi Indonesia
               kemerdekaan tetapi tidak ditentukan waktunya.
                      Akan tetapi, situasi makin mencemaskan pemerintah militer
               Jepang. Gerakan bawah terus  berlangsung tanah terutama sejak
               terjadi pemberontakan tentara Peta di Blitar pada Februari 1945,
               yang diikuti pemberontakan lain  yang berskala lebih kecil.
               Pemerintah berusaha membatasi kegiatan pemuda  dengan  represi
               atau kooptasi. Tetapi semakin jelas bahwa keinginan untuk merdeka
               mengalahkan ketakutan mereka akan pemerintah. Sukarno dengan
               kepiawaiannya berpidato juga terus  membangkitkan semangat
               nasionalisme hingga ke desa-desa. Sementara itu, perkembangan
               perang Jepang melawan Sekutu di Samudra Pasifik tidak lebih baik.
               Pasukan AS dan  Filipina terus mengepung pasukan AL Jepang  di
               perairan  Filipina.  Desakan  dari  tokoh-tokoh  nasionalis seperti
               Sukarno dan Hatta membuat Jepang sadar bahwa mereka tidak bisa
               menunda-nunda lagi kemerdekaan Indonesia.


               MENDIRIKAN REPUBLIK (1945–46)


               Pemerintah militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-
               25 akhirnya menyetujui pembentukan  Badan Penyelidik Upaya-
               upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu  Junbii  Chōsa-
               kai) pada 1 Maret 1945.  Karena kedua komando itu berwenang atas
                                      44
               daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatera, BPUPKI dibentuk
               hanya untuk kedua wilayah  tersebut, sedangkan di wilayah
               Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL tidak
               dibentuk badan serupa. Lembaga sejenis  BPUPKI juga  didirikan  di
               Sumatera dan dipimpin oleh Mohammad Sjafei tetapi hanya bertemu
               sekali dan tidak menghasilkan putusan yang penting.
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238