Page 256 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 256

242       Gubernur Pertama di Indonesia



            perlawanan  di  Jawa.  104   Pimpinan pasukan Belanda segera
            mengadakan rapat dengan para raja di  Kerajaan Klungkung dan
            menyatakan bahwa mereka memegang otoritas tertinggi di Bali
            tetapi mereka mengakui Paruman Agung sebagai satu-satunya badan
            negara  yang bertanggung jawab  atas pengelolaan  pemerintahan di
            Bali. Para raja  diberi otonomi untuk  mengelola keamanan dan
            ketertiban di  wilayah swapraja masing-masing, yang bertanggung
            jawab terhadap pimpinan  AMACAB  (setara  dengan residen pada
            zaman kolonial) dan diharuskan mematuhi undang-undang militer
            yang dikeluarkan Panglima Tentara Sekutu di Jawa Timur. 105
                   Empat hari kemudian Perwira Komando  AMACAB, J. A. van
            Beuge, dan stafnya mengadakan pertemuan dengan Gubernur Pudja
            dan seluruh jajaran  pemerintahannya di Singaraja. Mereka
            menyatakan bahwa tugas mereka  di Bali adalah membebaskan
            tawanan Jepang, melucuti prajurit Jepang, dan memulangkan mereka
            ke negerinya. Mereka berharap pemerintah Pudja akan membantu
            tugas-tugas  itu  dan  Gubernur  segera  menyanggupinya.  Semua
            tampak berjalan lancar  dan tidak disebut larangan mengibarkan
            bendera Merah Putih atau  pengalihan  kekuasaan kepada AMACAB.
            Yang aneh dari pertemuan ini adalah  pernyataan bahwa AMACAB
            akan memakai Undang-Undang Militer yang memberlakukan jam
            malam  dan melarang  penggunaan semboyan yang mengganggu
            bangsa lain. Hal itu berarti pembatasan terhadap kegiatan
            perlawanan  dari kelompok-kelompok  pemuda  pro-Republik.
            Gubernur Pudja keberatan  dengan pemberlakuan UU itu karena ia
            menganggap tidak ada masalah keamanan di Bali, tetapi Beuge
            bersikukuh  UU itu akan dilaksanakan sebagai bagian  dari
            kewenangannya demi ketertiban umum.    106
                   Sekilas urusan pembagian kewenangan antara Republik dan
            Sekutu berjalan lancar. Namun, pihak pendukung Republik sadar
            benar bahwa hanya soal waktu sebelum pihak Belanda memulai
            gebrakannya. Gubernur Pudja sudah mendapat laporan bahwa
            pasukan KNIL mulai bergerak menurunkan bendera Merah Putih di
            mana-mana, dan menangkap salah satu anggota organisasi pemuda,
            Ketut Subrata, di Denpasar, untuk memancing kekacauan. Pada 11
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261