Page 254 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

240 Gubernur Pertama di Indonesia

kekuatan perlawanan, tetapi juga memberi jalan kepada raja-raja
untuk menegakkan otoritas anti-Republik. Para pemuda yang
berpencar di desa-desa hingga ke hutan-hutan terus mempersiapkan
diri bertarung dengan mengikuti komando TKR atau PRI dan Pesindo
walaupun ancaman persekusi dari serdadu-serdadu Jepang demikian
kejam seperti ditangkap, disiksa, bisa juga dibunuh. Mereka yang
menjadi staf di markas-markas gerilya menjalankan tugas ganda
yaitu harus merebut senjata dari serdadu Jepang dengan cara
apapun, dan tetap membuat rakyat percaya kepada pemerintah RI
dengan memberi mereka rasa aman. Singkatnya, para pemudalah
yang melanjutkan pekerjaan pemerintahan Pudja untuk membuat
rakyat paham apa arti kemerdekaan dan mengapa mereka tetap
harus berjuang walaupun sudah merdeka. 100
Penguasa Jepang bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada
Sekutu bahwa mereka dapat mengendalikan keamanan dan
ketertiban di Bali. Pasukan Sekutu belum masuk Bali, tapi mereka
telah menguasai sebagian besar Jawa. Sejak awal Januari 1946 ibu
kota Republik terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta karena NICA
menguasai Jakarta dan menyulitkan pengelolaan administrasi
pemerintahan di kota tersebut. Sementara Gubernur Pudja dan
seluruh pengurus KNI ditahan, pihak Jepang mendorong para raja
untuk membentuk Dewan Raja-Raja dan mengambil alih
pemerintahan Republik. Untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat
mereka membebaskan Gubernur Pudja dan Ketua KNI Manuaba,
serta anggota lainnya pada 21 Januari 1946 dengan syarat mereka
bersedia menghadiri rapat gabungan antara Dewan Raja-Raja dan
KNI yang seluruh agendanya sudah ditentukan penguasa Jepang
bersama para raja. 101 Salah satu keputusan utama rapat itu adalah
menghidupkan kembali lembaga kuasi-legislatif yang dibentuk
pemerintah kolonial Belanda pada 1938, Paruman Agung, yang
aslinya hanya beranggotakan para raja dan penasihat dari masing-
masing swapraja yang dipilih oleh raja masing-masing. Jepang
bersama para raja memperbarui keanggotaan Paruman Agung dan
membuatnya seolah-olah lebih demokratis dengan menambahkan
Paruman Negara dan Majelis Rakyat di dalam lembaga ini. Paruman