Page 64 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 64
Soetardjo Kartohadikoesoemo 51
Selama di Volksraad, berbagai kebijakan sipil dicetuskan
Soetardjo. Prakarsanya terutama untuk hal-hal yang mendukung
kesetaraan terhadap rakyat bumiputera. Pada 1932, Soetardjo
mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah
untuk menggunakan sebutan “orang Indonesia” mengganti kata
inlander alias ‘pribumi’ dalam tata hukum, badan-badan di
bawahnya, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Kata inlander
secara harfiah berarti anak negeri. Istilah ini muncul secara resmi
dalam Regeringsreglement (Undang-undang Administrasi Hindia)
pada 1854. Namun, lambat-laun kata inlander digunakan oleh orang
Belanda untuk merendahkan rakyat Hindia yang dimaknai sebagai
‘bodoh’, ‘pemalas’, dan ‘terbelakang’. Bahkan sempat pula “inlander”
disetarakan dengan anjing. Kendati demikian, pemerintah menolak
anggapan bahwa istilah inlander bernuansa menghina.
5
Dalam De Indische Courant (14 Juli 1933), Soetardjo mencela
keputusan pemerintah yang tak bersedia menggunakan kata
Indonesier ‘orang Indonesia’. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan
kolonial Belanda tak lepas upaya dan kerja keras pemerintah
bumiputera. Volksraad akhirnya menyetujui agar tak lagi menyebut
anak negeri dengan “inlander.” Pengunaan sebutan “orang Indonesia”
berangsur-angsur diperbolehkan.
Memasuki paruh kedua 1930, pemerintah kolonial makin
memperlihatkan politik tangan besi. Para tokoh politik nasional
Hindia Belanda seperti Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir
dibungkam. Mereka ditekan dengan diasingkan ke pelosok Hindia
demi stabilitas politik. Efek depresi ekonomi global juga
menyebabkan penghematan besar-besaran oleh pemerintah kolonial
yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sebagai pegawai pemerintah, Soetardjo protes menyaksikan
keadaan yang merugikan masyarakat seperti pengurangan gaji,
pemecatan, pembatasan kesempatan pendidikan, dan kebijakan
pemerintah yang bersifat mencurigai terutama terhadap gerakan
nasionalis Indonesia non-koperasi. Soetardjo juga mengkhawatirkan
tindakan pemerintah yang represif menyusul pemberontakan De
