Page 65 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

52 Gubernur Pertama di Indonesia

Zeven Provincien pada 1933. De Zeven Provincien adalah kapal
Angkatan Laut Belanda yang dilarikan sekelompok awak kapal
berbangsa Indonesia sebagai aksi protes kebijakan pemotongan
upah. Soetardjo juga menyampaikan keberatannya atas penangkapan
pemimpin sayap kiri nasionalis serta gelagat pemerintah untuk
melemahkan kekuatan Keraton Surakakarta dan Yogyakarta.
Pada Maret 1936, Soetardjo mengajukan mosi meminta
bantuan 25 juta gulden dari pemerintah Belanda untuk memperbaiki
kondisi ekonomi rakyat desa. Mosi itu tidak mendapat tanggapan
pemerintah. Pemerintah kolonial kadung menilai pamong praja yang
berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai pegawai yang kurang
dapat dipercayai. Seorang bekas gubernur jenderal Hindia Belanda
bahkan menjuluki Soetardjo “de linkse B.B ambtenaar” yang artinya
pegawai pemerintah dalam negeri yang berhaluan kiri.
6
“Kepercayaan para terpelajar bangsa Indonesia terhadap
itikad baik dari pemerintah Belanda telah sangat merosot,” ujar
Soetardjo. Ia tegaskan bahwa dirinya dapat menentang kebijakan
pemerintah dan meraih dukungan publik asalkan tindakannya
berdasarkan hukum.

MENCETUSKAN PETISI

Pada Juli 1936, Soetardjo merancang petisinya yang kemudian
dikenal sebagai Petisi Soetardjo. Petisi itu bermula secara tak sengaja
tatkala ia membaca Konstitusi Belanda dalam buku himpunan
undang-undang yang diterbitkan bekas anggota Dewan Hindia
Belanda, Mr. W. A. Engelbrecht, cetakan 1928. Dalam Pasal 1 undang-
undang tersebut berbunyi, “Het Koninkrijk der Nederlanden omvat
het grondgebied van Nederland, Nederlansch-Indie, Suriname en
Curaçao,” yang berarti Kerajaan Belanda mencakup wilayah Belanda,
Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Menurut Soetardjo, Hindia
Belanda memiliki tempat yang sejajar dengan Negeri Belanda karena
bersama dengan dua wilayah lainnya membentuk Kerajaan Belanda.