Page 70 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Soetardjo Kartohadikoesoemo 57

Kemampuan dan wawasan Soetardjo dalam penataan
birokrasi mencatatkan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan
kaum nasionalis. Itu dibuktikan oleh pengalamannya sebagai pamong
praja pada dua rezim yang berbeda: pemerintah kolonial Hindia
Belanda dan militer Jepang. Figurnya lebih dipandang lewat
konsistensinya memajukan kehidupan rakyat ketimbang ningrat
berdarah biru.
Pada waktu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 1 Maret 1945, Soetardjo menjadi
salah satu anggotanya. Sebagai wadah bentukan Jepang, BPUPKI
dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia.
Soetardjo tercatat sebagai anggota membidangi Urusan Keuangan
dan Perekonomian dengan ketua Mohammad Hatta.
Dalam rapat besar BPUPKI 11 Juli 1945, Soetardjo
mengusulkan wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda
ditambah Malaya dan Papua. Namun, yang diputuskan kemudian
adalah wilayah Hindia Belanda dan Papua minus Malaya seperti saat
ini. Di forum yang sama, Soetardjo menyatakan yang terpenting
dalam rancangan untuk negara Indonesia adalah kemerdekaan batin.
“Yang paling kuat untuk menyusun negara yaitu memerdekakan
batin dengan lain perkataan di dalam agama kita, ‘mati dan hidup’
atau ‘sirnaraga’ atau tidak mementingkan diri sendiri atau yang lebih
penting lagi ‘datang ke alam kesurgaan’.”
16

MENJADI GUBERNUR

Pada 17 Agustus 1945, di Jakarta, Sukarno dan Hatta atas nama
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak
saat itu, Indonesia menjadi negara republik yang berdaulat. Sukarno
dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dua hari
kemudian ditetapkan delapan provinsi di wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia. Kendati demikian, formasi resmi kabinet dan
penataan regional belum terbentuk. Selain itu, aparatur dan birokrat
di tingkat daerah masih diragukan loyalitas nasionalisnya.