Page 74 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 74

Soetardjo Kartohadikoesoemo        61



               dulu meninggalkan rapat. Pimpinan rapat diserahkan kepada Wakil
               Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.
                      Bersama     Kasman    Singodimedjo,    Ali   Sastroamidjojo
               melanjutkan  rapat.  Sementara  Soetardjo  yang  tetap  menyaksikan
               jalannya  rapat  secara  saksama,  sambil  menimbang,  dan  berpikir,
               tiba-tiba  ditunjuk  Ali  Sastroamidjojo  untuk  berbicara,  “Ini  Saudara
               Soetardjo seharian penuh belum pernah bicara. Apakah tidak punya
               pendapat?”  Soetardjo  menimpali,  “Kalau  ditanya,  memang  saya
               punya pendapat.”
                                22
                      Soetardjo       menyampaikan         pemikirannya.       Ia
               menyederhanakan persoalan meski agak sedikit bertaruh bahwa jika
               terjadi  pengoperan  kekuasaan  dari  pemerintah  militer  Jepang
               kepada  Sekutu,  itu  hanya  berarti  pengoperan  kekuasan  di  tingkat
               pusat.  Sementara  di  daerah,  situasinya  berbeda.  Sebagai  seorang
               birokrat  berpengalaman,  ia  punya  alasan  kuat.  Menurut  Soetardjo,
               pamong  praja  adalah  pemimpin  rakyat  di  daerah.  Jika  tentara
               pendudukan  Jepang  menyerahkan  kekuasaannya,  akan  terjadi
               kekosongan pemerintahan di daerah. Maka, kekuasaan daerah yang
               tertinggi  praktis  berada  di  tangan  bupati.  Oleh  karena  itu,  bupati
               dengan pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat bersinergi
               demi satu kepentingan yakni mempertahankan kemerdekaan.
                      Soetardjo  menyarankan  agar  selekas  mungkin  para  bupati
               dipanggil ke Jakarta. Mereka akan berkonsolidasi dengan pemerintah
               pusat. Para bupati akan diminta kesediaannya untuk setia mengabdi
               kepada  Republik.  Jika  setuju,  mereka  diminta  angkat  sumpah:
               mengakui Republik Indonesia dan tunduk pada pemerintahan yang
               dipimpin  Sukarno-Hatta.  Selanjutnya,  para  bupati  diminta
               berkoordinasi  dengan  bawahannya,  juga  melibatkan  alim  ulama
               untuk  membela  negara.   Forum  sepakat  dengan  usulan  Soetardjo
                                      23
               disertai riuh tepuk tangan sekaligus tanda rapat berakhir. Dua hari
               kemudian, para bupati seluruh Jawa berdatangan ke Jakarta.
                      Ketika  tentara  Sekutu  mendarat  29  September  1945,
               pemerintah RI telah tersambung dengan pemerintah daerah tingkat I
               (provinsi)  dan  tingkat  II (kabupaten).  Di  Bandung,  pasukan  Sekutu
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79