Page 76 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 76
Soetardjo Kartohadikoesoemo 63
rakyat Jawa Barat. Untuk sementara, Tanah Sunda terhindar dari
pertempuran.
25
MENOLAK BERAS BELANDA
Saat Sekutu menduduki Jawa Barat, kekurangan beras tengah
melanda. Krisis pangan yang dialami rakyat terpantau oleh Sekutu
dan Belanda. Kendati demikian, mereka tak punya otoritas
berhubungan dan menerapkan kebijakannya secara langsung
terhadap rakyat, melainkan harus dengan perantaraan pemerintahan
Indonesia. Sebuah kesepakatan lantas ditawarkan kepada pejabat
tinggi Republik.
Pembicaraan segitiga antara pemerintah Indonesia, Sekutu,
dan Belanda digelar. Pertemuan berlangsung di gedung Merdeka
Selatan (kantor Pertamina sekarang). Pemerintah Indonesia diwakili
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Walikota Jakarta Suwirjo, Ir.
Surachman dari Departemen Perekonomian, Mr. Latuharhary dari
Departemen Dalam Negeri, dan Soetardjo selaku gubernur Jawa
Barat yang sekaligus mewakili sebagai juru bicara pemerintah RI.
Belanda dengan perantaraan pimpinan tentara Sekutu
menawarkan pemberian beras gratis dengan jumlah yang agak besar.
Soetardjo menilai tawaran itu sebagai jebakan politis. Ia
menandaskan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Maka
pemerintah RI-lah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat di Jawa
Barat. Sambil tetap mengucap terima kasih, pemberian beras Belanda
itu ditolaknya secara tegas. Tak ingin menyerah, Brigadir Jenderal
Mac Donald ikut melobi seraya bertanya apakah Gubernur
(Soetardjo) tak takut akan datangnya bahaya kelaparan. Soetardjo
tak kalah cerdik menimpali, “Bukankah dahulu pemerintah Belanda
sendiri mengatakan bahwa rakyat kami, de inlanders, bisa hidup
segobang sehari?”
26
Mendengar jawaban Soetardjo, Sri Sultan Hamengkubuwono
IX tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa bulan kemudian, saat terjadi

