Page 53 - Kelas XI_Sejarah Indonesia_KD 3.6

53

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag sesudah
berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949 kedaulatan NKRI kita
miliki untuk selamanya. Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda
atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat kecuali Irian Barat yang
akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah Pengakuan
Kedaulatan kepada Bung Hatta yang bertindak sebagai Ketua Delegasi
Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta.
Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta dan di
Jakarta dari Dr. Lovink yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan
Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi
negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi
Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan
berkedudukan di Jakarta dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata
RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan
Perdana Menteri Mohammad Natsir. [64] Bung Hatta menjadi Wakil Presiden
RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Moh.Hatta ke Yogyakarta tahun 1950.
Tampak dalam gambar,paling kiri, Mayor Pranoto Reksosamodra sebagai
Komandan Militer Kota Besar Yogyakarta.
Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila
parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan

mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam negara
yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar
simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.
Pada tanggal 20 Juli 1956, Mohammad Hatta menulis sepucuk surat
kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono yang isinya antara lain,
"Merdeka, Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang,
setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan
Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya
bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera,
setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara
resmi."
DPR menolak secara halus permintaan Mohammad Hatta tersebut,
dengan cara mendiamkan surat tersebut. Kemudian, pada tanggal 23
November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama,
bahwa tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti sebagai Wakil
Presiden RI. Akhirnya, pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR
akhirnya menyetujui permintaan Mohammad Hatta untuk mengundurkan
diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden, jabatan yang telah dipegangnya
selama 11 tahun.
Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno
karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada