Page 27 - Mapom_Vol5_No4_2023

dilakukan karena Survei Efektivitas
Penerapan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Obat Tahun 2021
menunjukkan bahwa IFP memiliki
gap dengan tingkat penerapan cara
distribusi obat yang baik (CDOB) yang
lebih rendah dibandingkan dengan
pedagang besar farmasi (PBF). Lalu,
bagaimana BPOM membina IFP untuk
meningkatkan kapasitasnya dalam
distribusi obat?

BPOM Membina IFP
BPOM telah melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan kapasitas
IFP. Dalam melakukan pembinaan,
BPOM mendorong IFP untuk
memastikan ketertelusuran dalam
proses distribusi obat. Dalam aspek
terkait suhu, BPOM mewajibkan IFP
untuk melakukan pencatatan suhu
penyimpanan secara rutin, melakukan
kalibrasi berkala pada alat pengukur
suhu, melengkapi tempat penyimpanan
vaksin dengan alarm peringatan suhu
kritis, dan monitoring suhu dalam
pengiriman vaksin. Pada aspek terkait Visitasi dilakukan pada IFP yang telah nantinya bisa menjadi bukti bahwa
pasokan obat, BPOM meminta IFP untuk fasilitas IFP mendistribusikan obat secara
dan memperoleh nilai memuaskan legal dan tepat.
pelanggan, melakukan skrining terhadap berdasarkan hasil penilaian oleh Dalam talkshow yang diadakan
kebenaran dan keabsahan surat Kementerian Kesehatan. pada kegiatan ini, Sri Winarni dari
Hingga 2023, BPOM telah melakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
barang dan faktur terhadap nomor bets, visitasi terhadap 18 IFP. Dari 18 IFP menyampaikan bahwa CDOB sangat
jumlah produk dan tanggal kedaluwarsa, tersebut, IFP Kabupaten Sleman dan IFP penting karena ketika obat didistribusikan
serta kartu stok. Kabupaten Siak telah memenuhi syarat dengan tidak benar, dapat mengganggu
untuk memperoleh surat keterangan dan berpengaruh pada kesembuhan
“ CDOB. Sebelumnya pada 2020, BPOM pasien. Ia juga menekankan bahwa IFP
seharusnya menjadi teladan bagi sarana
telah menyerahkan surat keterangan ini
Kami memberikan kepada IFP Kabupaten Tangerang, dan distribusi obat swasta/pedagang besar
pada 2021 kepada IFP Kabupaten Musi farmasi (PBF) dalam pendistribusian obat
apresiasi pada IFP Banyuasin. secara benar.
yang telah berhasil Selain itu, pada 2023 BPOM Unit pelaksana teknis (UPT)
juga memfasilitasi forum komunikasi BPOM di daerah juga terlibat dalam
terapkan CDOB dengan IFP melalui Forum Koordinasi melakukan pembinaan kepada IFP.
dan telah dilakukan Perkuatan Sistem Mutu Fasilitas UPT BPOM berkoordinasi dengan
Distribusi Sektor Pemerintah diikuti pimpinan daerah untuk membangun
oleh perwakilan dari IFP kabupaten/ komitmen dalam meningkatkan
BPOM kota, serta dinas kesehatan provinsi/ kualitas IFP di wilayahnya. UPT
kota/kabupaten di seluruh Indonesia. BPOM memberikan bimbingan teknis
- Plt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia - Dalam forum komunikasi tersebut, penyiapan pemenuhan CDOB, serta
“ Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, desk konsultasi dan konsultasi online
Narkotika, Psikotropika, Prekursor
antara apoteker di IFP dengan petugas
BPOM juga melakukan beberapa dan Zat Adiktif, Togi J. Hutadjulu, BPOM. Dengan segala upaya dan
inisiatif untuk meningkatkan kapasitas menyampaikan IFP diharapkan secara usaha yang dilakukan ini, diharapkan
IFP. Pada pertengahan tahun 2022, 16 IFP lain yang telah dilakukan visitasi
BPOM memulai pilot project visitasi dapat memperoleh Surat Keterangan
IFP dalam rangka penerbitan Surat menjadi mandatory bagi IFP di provinsi Pemenuhan Persyaratan CDOB di masa
keterangan pemenuhan CDOB. mendatang.

25

Vol.5/No.4/2023