Page 269 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

ajuran konferensi dan masing-masing negara dimana mungkin dapat
memberikan keuntungan, bertindak sendiri. 35

c) Hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri

1. Konferensi Asia-Afrika menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap
prinsip-prinsi dasar hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam
piagam perserikatan bangsa-bangsa serta memperhatikan deklarasi
hak-hak azazi manusia sedunia serta petokan umum keberhasilan bagi

semua rakyat dan bangsa Konferensi menyatakan dukungan sepenuhnya
terhadap prinsip menetukan nasib sendiri segala bangsa dan rakyat
seperti yang dicantum di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa dan
memperhatikan resolusi-resolusi PBB dalam hal hak-hak segala rakyat dan

bangsa untuk menetukan nasibnya sendiri yang menentukan persyaratan
dalam melaksanakan hak-hak azazi manusia sepenuhnya.
2. Konferensi Asia-Afrika menyesalkan semua kebijakan dan praktek
pemisahan dan diskriminasi rasial yang merupakan landasan pemerintahan

dan hubungan-hubungan sesama manusia yang dilaksanakan di sebagian
besar wilayah di Afrika serta dibagian lainnya di Dunia. Tindakan demikian
tidak hanya sangat bertentangan dengan hak-hak manusia, akan tetapi juga
melangkahi martabat manusia. Konferensi menyampaikan rasa simpati

yang hangat dan dukungan kepada para korban diskriminasi rasial yang
melakukan perlawan yang berani terutama penduduk keturunan Afrika,
India, dan Pakistan Selatan yang menghargai mereka dan menyokong
perjuangan ini, menegaskan lagi tekad semua rakyat Asia-Afrika untuk

menghapus setiap bentuk rasialisme yang mungkin masih ada di dalam
negerinya sendiri, serta berjanji akan menggunakan segenap pengaruh
moral yang dimilikinya terhadap bahaya menjadi korban dari kejahatan
yang sama di dalam perjuangan untuk menghapuskannya.
36

d) Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka
1. Konferensi Asia-Afrika juga telah membicarakan masalah bangsa-
bangsa yang belum merdeka, kolonialisme dan keburukan-keburukan

35 Diah.Op.Cit.. h. 97.
36 Prawirasputra. Op.Cit. h. 127

Sejarah Nasional Indonesia VI 265