Page 97 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 97

ke Manado pada tanggal 13 April. Di Ambon sendiri sudah dapat terlihat tanda-
            tanda pemisahan wilayah dengan NIT.
                                                 24
                    Benih separatis ini pun muncul dari para birokrat pemerintah daerah.
            Pada tanggal 4 April 1950 di Ambon Ir. Manusama mengundang para Rajapati

            (penguasa desa) untuk mengadakan rapat di kantornya. Kepada para Rajapati
            itu Ir. Manusama mengutarakan bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI
            mengandung  bahaya. Kemudian  mereka pun  menyetujui  untuk mengadakan
            rapat di Kota Ambon. Rapat umum itu dilakukan pada tanggal 18 April 1950

            di Esplenade (sekarang Lapangan Merdeka) Kota Ambon yang diadakan suatu
            rapat raksasa dimana Manusama membacakan pidatonya dengan semangat dan
            jiwa yang berapi-api.
                                25
                    Pada  tanggal  18  April  1950  untuk  memperingatkan  seluruh  rakyat

            Ambon akan bahaya penggabungan Ambon ke NKRI ia pun menghimbau agar
            rakyat  Maluku memperjuangkan Maluku merdeka setelah NIT bubar. Pidatonya
            tersebut disebarluaskan melalui surat kabar “Siwa Lima” yang diasuh oleh Ir.
            Pessauarisa  yang  merupakan  seorang  tokoh  anti-republik  yang  kemudian

            menjadi Menteri Penerangan RMS.   26
                    Pada  tanggal  20  April  1950,  Pupella  dari  Pemuda  Indonesia  Maluku
            (PIM) mengajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT. Mosi itu diterima
            dengan baik, kemudian pada tanggal 25 April 1950 kabinet NIT pun meletakkan

            jabatannya.
                        27
                  Dalam  waktu  yang  singkat  tepatnya  pada  tanggal  26  April  1950  yang
            berdasarkan hasil  rapat dibentuklah  kabinet pertama dengan susunan  para
            menteri sebagai berikut:

                  1)  Presiden: J.H. Manuhutu
                  2)  Perdana Menteri: A. Wairissal
                  3)   Menteri Luar Negeri: D.J. Gaspersz
                  4)   Menteri Kehakiman: J. Taule

                  5)   Menteri Keuangan: J.B. Pattiradjawane
                  6)   Menteri Pekerja Umum: H.F. Pieter


            24   Poesponegoro & Notosusanto.  Op.Cit.  h. 356
            25   Ibid., h. 358;
            26   Poesponegoro & Notosusanto, loc.cit
            27   John A. Pattikayhatu, Op.Cit. h. 69

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            93
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102