Page 110 - Menabung_Ebook

Bank Masa Tanam Paksa

1. Bank Nederlandsch Handel Maatschapij (NHM)

Lahirnya Bank Nederlandsch Handel Maatschapij (NHM) mempunyai kaitan dengan sistem
tanam paksa yang diarsiteki oleh Gubernur Jenderal Graf van den Bosch (1830-1833).
Karena pada tahun 1799 VOC bangkrut akibat korupsi yang dilakukan hampir semua
pejabatnya, didirikanlah NHM yang membeli barang-barang petani dengan harga murah.
Akibat sistem ini ribuan orang dikabarkan mati karena hasil jerih payahnya dibeli dengan
harga sangat murah. Begitu besarnya keutungan NHM―pengganti langsung dan pewaris
VOC―hingga hampir separuh uang dari Hindia Belanda disedot ke Nederland. NHM juga
memiliki Escompto Bank NV yang pada tahun1940-an mengeluarkan surat lembaran
saham yang bernilai 200 gulden dan 400 gulden.
Pada akhir abad ke-18 Masehi, VOC telah mengalami kemunduran, beberapa
monopolinya di daerah telah tumbang. Pemerintah Belanda kemudian memulai
penyelidikannya terhadap kondisi VOC dan mengungkap kebangkrutan, skandal, dan
salah urus dalam segala bidang. Perang antara Belanda dan Inggris di wilayah Eropa pada
tahun 1780-an telah berpengaruh pada merosotnya perdagangan VOC di Hindia Timur
(Indonesia). Apa sebabnya? kapal-kapal VOC banyak yang dirampas oleh Inggris. Karena
Menabung Masa Prakemerdekaan untuk berlayar sehingga kegiatan dagang pun tersendat-sendat. Pada Desember 1794―
takut atas perampasan itu, banyak kapal dagang VOC yang mogok di pelabuhan enggan

Januari 1795 negeri Belanda kembali terlibat perang melawan Perancis yang kemudian
berhasil membentuk pemerintahan boneka Perancis, yang mengubah nama Republik
Belanda Serikat menjadi Bataafsche Republiek.

Pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan menyusul pembubaran Heeren XVII di
Amsterdam pada 1796 dan diganti oleh suatu dewan baru. Pada Januari 1800 VOC secara
resmi diambil oleh pemerintahan Bataafsche Republiek. Menurut Hermanu (2005), pada
saat itu diketahui VOC mempunyai hutang sebesar 1347 juta Gulden, yang diduga akibat
lemahnya pengawasan atas tindakan korupsi para pejabat VOC. Sementara itu, kekuasaan
VOC di wilayah Hindia Timur dengan segera beralih kepada Inggris. Semua kantor dagang
VOC di wilayah Hindia berhasil dikuasai Inggris, kecuali Jawa dan Ternate.

100 Pada tahun 1811 Ratu Inggris mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai
Letnan Gubernur Jenderal. Pemerintahan Raffles menerapkan politik kolonial seperti yang
dijalankan Inggris di India, yaitu sistem pajak tanah. Menurut Kartodirdjo (1988), dengan
cara itu ia berharap dapat memberikan kepastian hukum dan kebebasan bagi rakyat
Hindia Timur, antara lain kebebasan dalam menanam dan mengolah tanah pertaniannya
serta kebebasan dalam berdagang. Namun, Raffles tidak lama bertahan di Jawa (1811–
1815 karena setelah usainya perang melawan Perancis (Napoleon), Inggris, dan Belanda
membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada
Belanda. Hal itu menyebabkan upaya Raffles belum sempat memperlihatkan hasilnya
ketika kekuasaannya telah berakhir.