Page 111 - Menabung_Ebook

Sejak peralihan kekuasaan tersebut, Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda
(Nederland Indie) dan diperintah oleh Komisaris Jenderal (1815―1819) yang terdiri
atas C.T. Elout, van der Capellen, dan Muntinghe. Tidak lama kemudian Elout digantikan
oleh Buyskes. Ketiganya menjalankan pemerintahan berdasarkan Regerings Reglement
Januari 1815 yang memberikan beberapa tugas pokok, antara lain, adalah perbaikan
nasib rakyat dan perlunya mendorong kebebasan bercocok tanam dan persiapan untuk
melakukan pungutan pajak tanah. Akhirnya, salah seorang dari tiga komisaris tersebut,
yaitu van der Capellen, diangkat sebagai Gubernur Jenderal pada 16 Januari 1819 dan
memerintah hingga 1826. Dalam masa pemerintahannya, didirikanlah perusahaan dagang
Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) yang diprakarsai oleh Raja Willem I pada Menabung Membangun Bangsa
28 Maret 1824. Perusahaan ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing perdagangan
Belanda menghadapi Inggris dan memperlancar jalannya perdagangan antara negeri
Belanda dan Hindia Belanda.

Pemerintahan van der Capellen tidak dapat dikatakan berhasil karena pemerintah
kolonial yang ia pimpin terbukti merugi dan harus meminta pinjaman kepada negeri
Belanda yang merasa terus terbebani oleh koloni sejak keruntuhan VOC. Untuk
menggantikan posisi van der Capellen, Raja Willem I mengangkat Leonard Pierre Joseph
Burgraaf Du Bus de Gisignies sebagai Komisaris Jenderal pada tahun 1826 hingga 1830.
Pada periode kekuasaanya, untuk pertama kali pemerintah kolonial mulai menggagas
pembentukan bank sirkulasi atau bank sentral.

2. De Javasche Bank

Adanya kesulitan keuangan di Hindia Belanda memerlukan penertiban dan pengaturan
sistem pembayaran di Hindia Belanda. Di Kerajaan Belanda hal itu menimbulkan
munculnya gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda, tepatnya menjelang
keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda, pada
saat upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris pada tahun 1816. Demikian
halnya di Batavia, Hindia Belanda, muncul desakan kuat dari kalangan pengusaha agar
segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka, terutama
untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri.

Sebagai tindak lanjut dari gagasan 1816, pada 29 Desember 1826 Raja Willem I 101
mengirimkan Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk segera
merundingkan dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di
Jawa berdasarkan Oktroi, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah
dengan jangka waktu. Surat kuasa Raja Willem tersebut berdasarkan laporan rahasia
Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan yang diberi tugas olehnya untuk mengajukan konsep
suatu Oktroi dan ketentuan-ketentuan bagi suatu bank yang akan didirikan di Jawa.
Maka, dalam surat kuasa tersebut Raja Willem menguasakan kepada Menteri Kelautan
dan Tanah Jajahan untuk menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada Komisaris Jenderal