Page 112 - Menabung_Ebook
P. 112

serta mengikut-sertakan Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) dalam pendirian De
                           Javasche Bank (DJB).

                              Sejak awal tahun 1800, setelah bubarnya VOC, pemerintah merasakan beratnya beban
                           kegiatan perekonomian Hindia Belanda, termasuk kesulitan dalam pengaturan keuangan
                           pemerintah, yang tanpa adanya bank sirkulasi harus dilakukan sendiri oleh pemerintah.
                           Seiring dengan tuntutan waktu, pemerintah kewalahan  dalam menjalankan kebijakan
                           moneter dan kebijakan fiskal secara bersamaan tanpa bantuan lembaga lainnya. Selain
                           itu, dalam hubungan ekspor-impor antara Hindia Belanda dan negeri Belanda, dibutuhkan
                           emas dan perak guna menutupi nilai defisit dalam neraca perdagangan. Kedua alat bayar
                           itu harus selalu didatangkan dari negeri Belanda yang tentunya lebih mudah jika dilakukan
                           melalui fasilitas perbankan.

                              Kondisi itulah yang akhirnya memicu gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia
                           Belanda. Pada tahun 1816 di negeri Belanda, dalam upacara penyerahan kembali Hindia
                           Belanda dari Inggris. Gagasan pendirian bank sirkulasi untuk wilayah koloni itu menjadi
                           pembicaraan hangat antarpejabat Belanda.  Salah  seorang Komisaris  Jenderal Hindia
                           Belanda, yaitu C.T. Elout adalah salah seorang pejabat yang melontarkan gagasan itu. Pada
                           saat yang sama, di negeri jajahan, yaitu Hindia Belanda, juga muncul desakan kuat dari
                           kalangan pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan
       Menabung Masa Prakemerdekaan  Oktober 1820 berhasil membuat suatu konsep bank van Leening yang pada masa VOC
                           bisnis mereka, terutama untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri. Namun,
                           gagasan itu lama menguap tanpa tindak lanjut yang jelas.

                              Dalam masa pemerintahan van der Capellen, Hoofd-Directie van Financien pada 10


                           juga pernah didirikan. Namun, sayangnya van der Capellen tidak memberikan perhatian
                           yang cukup terhadap niat pendirian bank itu. Para pengusaha di Hindia Belanda terus
                           berupaya untuk menyusun konsep suatu bank, tetapi tak kunjung terealisasi meskipun
                           pada 16 Juli 1823 negeri Belanda mengirimkan rancangan oktroi untuk suatu bank yang
                           akan dinamakan de Nederlandsche oost-Indische Bank menyusul kemudian.

                              Baru  kemudian  Raja  Willem  I  turun  tangan  ketika  pada  1825  ia  sendiri  lagi-lagi
                           mengambil inisiatif awal untuk pendirian suatu bank di Hindia Belanda. Menurut Raja, bank
                           tersebut adalah bank swasta yang diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan
                           persediaan mata uang di Hindia Belanda. Gayung bersambut, di Hindia Belanda, Menteri
       102                 Urusan Jajahan  J.C.  Baud  pada  tahun  1826  meminta agar pimpinan  Nederlandsche
                           Handelmaatschappij  (NHM) membantu pemerintah dalam mendirikan bank sirkulasi.
                           Sebenarnya, NHM lebih suka jika di Batavia didirikan suatu bank (kredit) pertanian yang
                           lebih dibutuhkan di Hindia Belanda daripada bank sirkulasi.

                              Pada 29  Desember  1826  Raja Willem I  mengirimkan Surat Kuasa No. 85  kepada
                           Komisaris  Jenderal Hindia  Belanda  untuk segera merundingkan dengan Pemerintah
                           Hindia  Belanda  tentang pembentukan suatu bank di  Jawa berdasarkan oktroi, yaitu
                           pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah dengan jangka waktu. Oleh L. De
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117