Page 140 - Perdana Menteri RI Final
P. 140
antara segala golongan penduduk di tanah Jawa mempelajari Nippon Sheishin. Terdengar kabar Manila berhasil direbut AS dan kekalahan ini ia sebut sebagai Pancasila. Dalam pembicaraan
untuk menggerakkan rakyat membantu Jepang pula bahwa ia akan ditahan di Tokyo. Namun, menyebabkan Jepang berada di posisi yang sulit penyusunan UUD, Hatta setidaknya berperan
dalam peperangan. Pihak Jepang dengan jelas sesampainya di Tokyo, Hatta tidak mendapatkan untuk menahan pemberian kemerdekaan kepada dalam tiga hal (1) soal bentuk negara (2)
memanfaatkan para pemimpin para pemimpin ancaman dari pemerintahan Jepang. Markas Indonesia. demokrasi dan hak asasi (3) dan ekonomi
Indonesia untuk mencapai tujuan mereka, tetapi besar angkatan darat Jepang tidak tahu apa- kerakyatan dan kedaulatan ekonomi.
Sadar bahwa posisi mereka semakin terancam
para pemimpin Indonesia juga mengambil apa rencana untuk mengasingkan Hatta dan
dalam Perang Dunia II, Jepang memutuskan
170
keuntungan dari Jepang. Sukarno, misalnya, tidak setuju dengan mengawasi kegiatan Hatta Pada pembahasan mengenai bentuk negara
untuk menghapuskan kekangan-kekangan yang
berhasil memanfaatkan safari propaganda bagi di Tokyo dengan ketat. Sukarno, atas nama Indonesia mendatang, perdebatan yang
176
ada terhadap kekuatan rakyat Indonesia. Pada 1
Hokokai untuk memperkokoh posisinya sebagai Hatta, memohon pengampunan kepada Tojo mengemuka adalah mengenai dua hal: apakah
Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha
171
pemimpin utama gerakan rakyat. dan mengatakan bahwa ia sangat memerlukan Indonesia berbentuk federasi atau kesatuan dan
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
174
bantuan dari Hatta. Tojo mengetujui usulan apakah Indonesia menjadi negara Islam atau
Di bulan November 1943, Hatta bersama Tugas badan ini adalah menyusun rancangan
Sukarno, dan memberikan bintang kelas III dari bukan. Dalam soal bentuk negara, Hatta lebih
dengan Sukarno dan Ki Bagus Hadikusumo Undang-Undang Dasar yang dapat selesai pada
kaisar kepada Hatta dan Ki Bagus, sedangkan mendorong konsep negara federasi, meskipun
dari Muhammadiyah diundang ke Tokyo untuk bulan Juli 1945. Keanggotaan dari organisasi ini
Sukarno mendapatkan bintang kelas II. ia tidak mengemukakannya di dalam sidang.
menghadap kaisar dan pemimpin pemerintahan mewakili para pemimpin Indonesia dari berbagai
Pemberian bintang itu melegakan Hatta karena Namun, Hatta memiliki perhatian khusus
Jepang. Diundangnya Sukarno dan Ki Bagus ke daerah dan aliran. Pimpinannya adalah Radjiman
Kempeitai tidak dapat menyakiti orang yang terhadap perlunya otonomi bagi daerah
Jepang untuk memberikan penghormatan kepada Wediodiningrat dari Boedi Utomo dan di dalamnya
diberikan penghargaan tinggi oleh kaisar. atau desentralisasi daripada sentralisasi
Jepang dan sebaliknya mereka akan diberikan terdapat Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara,
178
kekuasaan. Sebab, menurutnya dengan
tanda kehormatan oleh kaisar. Sementara itu, Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Agus Salim, Soetardjo, Ki Bagus Hadikusumo,
geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan
kedatangan Hatta diinginkan oleh Kempetai Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, Yamin, Wachid Hasjim, dan Abikusno
pulau, serta secara antropologis Indonesia
(polisi militer Jepang) untuk mempelajari Nippon meskipun tidak menentukan secara resmi kapan Tjokrosoejoso. Pihak Jepang menginginkan
terdiri dari berbagai agama, suku, budaya,
Sheishin (semangat Jepang) dari kalangan Jepang. itu akan diberikan. Janji ini diberikan untuk bahwa apabila kemerdekaan Indonesia tercapai
dan adat yang beranekaragam, desentralisasi
Hatta dinilai orang yang kesetiannya diragukan mengharapkan balasan dari pihak Indonesia pada akhirnya maka kemerdekaan itu harus
diperlukan untuk menjaga keunikan dan
kepada Jepang dan dianggap berbahaya bagi untuk mendukung Jepang dalam Perang Dunia diproklamirkan oleh generasi tua yang dianggap
kekhasan masing-masing daerah. Hatta
172
pemerintah Jepang. Letnan Kolonen Murase, II. Kemudian, Koiso juga memperbolehkan lebih muda diajak bekerja sama daripada generasi
meyakini bahwa Indonesia harus mempunyai
177
Kepala Urusan Umum Kempeitai, sampai pemasangan bendera merah putih di kantor- muda yang lebih radikal.
sistem yang memungkinkan daerah memiliki
melakukan interogasi terhadap Hatta untuk kantor Jawa Hokokai dan lagu “Indonesia Raya”
179
menanyakan apakah memang ia anti kepada sudah mulai boleh diperdengarkan. Posisi Jepang PEMIKIRAN HATTA UNTUK INDONESIA: hak untuk mengatur urusan mereka sendiri.
DESENTRALISASI, DEMOKRASI DAN Untuk mencapai kedaulatan rakyat maka
Jepang. Hatta menerangkan bahwa ia tidak anti- semakin melemah dalam perang, pasukan
KEDAULATAN EKONOMI
Jepang, namun anti-imperialisme, termasuk Amerika Serikat (AS) berhasil mengalahkan suatu sistem yang menekankan desentralisasi
173
imperialisme yang dilakukan oleh Jepang. Ia Jepang di Kepulauan Marshall di bulan Februari BPUPKI menjadi wadah bagi para pemimpin diperlukan. Selain itu, selama persidangan
dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak dipaksa 1944. Di bulan Juli 1944, Jepang mengalami Indonesia mendiskusikan bagaimana bentuk, berlangsung, perdebatan yang mengemuka
oleh Belanda ketika menuliskan tulisan-tulisan kekalahan di pangkalan angkatan laut mereka konsep, dan sistem politik, ekonomi, sosial, adalah mengenai apakah Indonesia harus
yang bernada anti-imperialisme Jepang di tahun di Saipan (Kepualauan Mariana). Lalu, di bulan dan kebudayaan yang menjadi dasar dari menjadi negara Islam atau tidak. Hatta adalah
1930-an. Untuk mengikis pemikiran Hatta September pasukan Amerika semakin mendekat adanya Indonesia di masa depan. Dalam salah satu pemimpin nasionalis yang menolak
yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan ke wilayah Indonesia. Tentara AS telah mendarat sidang BPUPKI inilah untuk pertama kalinya konsepsi negara Islam. Ia mengusulkan
Jepang, Kempeitai merasa bahwa Hatta wajib di Morotai dan mulai gencar mengebom Sukarno berpidato mengenai dasar, filosofis, dibentuk negara yang memisahkan urusan
175
dididik selama 6 bulan sampai 1 tahun untuk Manila. Akhirnya pada bulan Februari 1945, dan tujuan dari adanya negara Indonesia yang pemerintahan dari urusan keagamaan. 180
128 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 129
