Page 142 - Perdana Menteri RI Final
P. 142
Mengenai hak asasi manusia, pada umumnya perekonomian Indonesia sebaiknya disusun INDONESIA MERDEKA, WAKIL PRESIDEN pemimpin muda menginginkan proklamasi
PERTAMA, DAN GEMURUH REVOLUSI
anggota BPUPKI, terutama Sukarno dan berdasarkan usaha koperasi yang berdasarkan kemerdekaan disampaikan dalam bentuk
182
Soepomo, tidak menyetujui mengenai hak prinsip kemanusiaan. Sejarah sebagai sebuah deklarasi yang bernada anti-Jepang. Indonesia
DWITUNGGAL DAN PROKLAMASI
asasi manusia ditekankan dalam UUD. Hal koloni mempengaruhi landasan ekonomi yang merdeka harus menyatakan diri bebas
KEMERDEKAAN
ini dikarenakan keduanya menolak tumbuhnya Indonesia di masa mendatang untuk menghindari dari rencana campur tangan Jepang karena
paham individualisme dan liberalisme yang prinsip individualisme dan sedekat mungkin Dalam situasi semakin terdesaknya Jepang oleh kalau tidak ia akan dicap sebagai made in Japan.
dapat dibawa oleh pasal-pasal mengenai mengupayakan kolektivisme. Sebabnya adalah tekanan dari militer Sekutu, tugas dari BPUPKI Dengan posisi seperti itu maka Indonesia akan
hak asasi manusia. Tokoh-tokoh pergerakan selama dijajah Belanda tanah Indonesia yang dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan dihapuskan oleh Sekutu dan sebagai gantinya
nasional umumnya, termasuk Hatta, menolak kaya, mampu menghasilkan ratusan ribu produk Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang Indonesia akan diserahkan kembali kepada pihak
individualisme Barat diterapkan di Indonesia bagi dunia luar, tidak mampu mensejahteran pada awal bulan Agustus 1945. Anggota dari Belanda untuk melanjutkan statusnya sebagai
186
sebab negara ini berdiri di atas prinsip rakyatnya yang hidup di bawah kemiskinan panitia ini diisi oleh berbagai wakil terkemuka Hindia Belanda. Namun, Sukarno dan Hatta
kekeluargaan atau gotong royong. Namun, apabila dan kesengsaraan di tengah kaum kaya yang Indonesia yang mewakili berbagai macam agama, ragu-ragu dengan ide tersebut karena terikat
183
hak individu benar-benar dihapuskan sama sekali hidup berlebihan. Lebih dari itu, Hatta etnis, daerah, dan ideologi. Sukarno didapuk dengan kedudukannya dalam PPKI. Mereka
hal ini juga tidak baik karena bisa menumpulkan juga mengusulkan bahwa “cabang produksi sebagai ketua, sedangkan Hatta diangkat sebagai tidak ingin mengesampingkan PPKI begitu
demokrasi yang baru dibangun dan merangsang yang penting bagi negara dan menguasai hajat wakil ketuanya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, saja sebab meskipun panitia ini didirikan oleh
munculnya otoritarianisme. Menurut Hatta, hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Sukarno, Hatta, dan Radjiman diminta datang Jepang, orang-orangnya mereka pilih sendiri
187
meskipun ia telah menentang individualisme “bumi dan air serta segala macam hasil bumi di oleh Jenderal Terauchi ke Dalat di Indochina. dari golongan yang dianggap nasionalis. Lebih
selama 20 tahun, tetapi masalah hak asasi dalamnya harus dikuasai oleh negara dan harus Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa dari itu, Sukarno dan Hatta ingin menghindari
manusia yang penting perlu dicantumkan dalam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara baru Indonesia akan mencakup seluruh pertumpahan darah yang mungkin muncul
UUD sebab apabila hal itu diabaikan maka rakyat”. Hatta merasa bahwa negara Indonesia wilayah Hindia Belanda, tapi tidak mencakup karena Jepang masih memegang senjata.
184
181
negara bisa menjadi “negara kekuasaan”. Atas sangat kaya dengan sumber daya alam dan oleh wilayah jajahan negara lain. Kemudian,
dasar ini, Hatta perlu memasukkan dalam UUD sebab itu merupakan tugas dari pemerintah untuk kemerdekaan Indonesia akan ditetapkan dengan Pada tanggal 16 Agustus, kelompok pemuda
hak bagi warga negara untuk berkumpul dan menjaga dan mendistribusikan kekayaan ini jadwal bertahap, dimulai dengan Jawa. yang tidak puas membawa Sukarno dan Hatta
bersidang, serta mengeluarkan pendapatnya. untuk kepentingan kemakmuran rakyat bukan ke Rengasdengklok. Kelompok pemuda
kepentingan segelintir golongan. Argumentasi Ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia pimpinan Sukarni ini meyakinkan Sukarno
Gagasan Hatta ini kemudian mewujud dalam
Hatta inilah yang kemudian ditransformasikan pada tanggal 14 Agusuts 1945. Ide mengenai bahwa Jepang sudah benar-benar menyerah dan
pasal 28 UUD 1945 bahwa kemerdekaan untuk
berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan menjadi pasal 33 UUD 1945. Dengan dasar pemberian kemerdekaan oleh Jepang ditentang inilah momentum yang tepat untuk menyatakan
ini tidaklah berarti bahwa pihak swasta tidak oleh kelompok bawah tanah apabila kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Namun, Sukarno dan
pikiran dan pendapatnya dijamin oleh undang-
boleh berpartisipasi dalam lapangan ekonomi. itu adalah hadiah dari Jepang. Desas-desus Hatta tetap bersikukuh pada pendiriannya.
undang.
Namun, pemerintah perlu membuat peraturan bahwa Jepang akan menyerah terhadap Sekutu Ahmad Soebardjo yang memiliki hubungan dekat
Pemikiran Hatta yang tidak kalah pentingnya yang menempatkan kepentingan swasta pada memicu beberapa organisasi bawah tanah untuk dengan kelompok Sukarni lalu membujuknya
adalah bahwa ekonomi negara harus dibangun kepentingan orang banyak. Hatta mengakui bersiap-siap melawan Jepang dalam momentum untuk mengembalikan Sukarno dan Hatta ke
185
atas dasar kedaulatan rakyat. Negara harus bahwa swasta memiliki motivasi meraih laba ketika Sekutu mendarat di Indonesia. Saat Jakarta. Ketika kembali ke Jakarta tanggal 16
membangun sistem ekonomi kerakyatan yang dalam berbisnis dan karenanya pemeintah perlu Sukarno dan Hatta pulang ke Indonesia, Sjahrir Agustus tengah malam, Hatta bersama Sukarno
bertumpu pada koperasi dan kekeluargaan. membatasi monopoli swasta untuk mendapatkan memberitahukan bahwa Jepang telah meminta ditemani oleh Maeda berkunjung ke kediaman
Koperasi penting baik sebagai konsep ekonomi keuntungan sebanyak-banyaknya agar tidak gencatan senjata. Ia mendesak Sukarno dan resmi Jenderal Nishimura yang ditemani oleh
maupun untuk membangun kekuatan ekonomi menghancurkan tujuan mencapai kemakmuran Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan para penasihat politik utamanya. Hatta diberitahu
rakyat bawah. Hatta mengusulkan bahwa rakyat. sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Para bahwa yang dimaksud dengan menyerahnya
130 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 131
