Page 173 - Perdana Menteri RI Final
P. 173

umum tetapi dalam perkembangan kepartaian
               kita, partai merupakan tujuan dan negara

                              263
               menjadi alatnya”.  Ia tidak menyarankan sistem
               kepartaian dibubarkan, namun direformasi dan
               dirampingkan karena bagaimanapun demokrasi
               tidak bisa berjalan tanpa partai politik.


               Dalam masa awal demokrasi parlementer ini,
               hubungan antara Sukarno dan Hatta sudah
               kelihatan mulai renggang. Hal ini disebabkan
               oleh karena Sukarno yang tidak bisa bertahan
               berposisi sebagai sekedar presiden simbolik,
 Upacara dan keberangkatan Perdana RIS                                                       Upacara dan keberangkatan Perdana RIS
 Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari   sama seperti hal yang dilakukannya di masa    Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari
 Yogyakarta, Januari 1950.                                                                   Yogyakarta, Januari 1950.
               Revolusi. Sukarno ingin dapat berpartisipasi
 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  juga dalam menentukan kebijakan dalam             Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
               pemerintahan. Sejak pertengahan tahun 1950-
               an, perpecahan Dwitunggal semakin memburuk
                                                               Sementara  itu,  Hatta  menganggap  bahwa
               akibat ambisi Sukarno yang ingin membubarkan
                                                               keseimbangan kekuasaan akan terganggu apabila
               demokrasi   parlementer   dan   memulihkan
                                                               pemerintahan yang otoriter sesuai dengan
               kekuasaan eksekutif presiden. Setelah kembali
                                                               skenario Sukarno dan tentara direalisasikan.
               dari kunjungan luar negerinya ke AS, Soviet, dan
                                                               Meskipun Hatta tidak setuju dengan demokrasi
               Cina, Sukarno berpidato pada tanggal 28 Oktober
                                                               banyak partai yang kebablasan bukan berarti
               1956, “marilah kita kubur semua partai”. Sukarno
                                                               sistem tersebut harus benar-benar dibongkar
               semakin  kuat  menunjukkan  ketetapan  hatinya
                                                               dan diganti dengan suatu model yang tidak
               untuk membangun satu konsepsi demokrasi
                                                               mencerminkan demokrasi. Hatta setuju bahwa
               baru, yang nanti ia namakan sebagai demokrasi
                                                               demokrasi parlementer membutuhkan modifikasi
               terpimpin. Sukarno dan tentara merasakan
                                                               dalam periode transisi, tapi bukan sama sekali
               bahwa  Indonesia  yang  besar  dan  kuat  yang   malah  dihapuskan.  Dalam  pandangan  Hatta,
               mereka perjuangkan sejak masa revolusi belum    menurut  Rose,  “akar-akar  demokrasi  harus
               terwujud. Pengalaman revolusi dan kekacauan     diasuh, bukan dipatahkan sebelum bisa tegak dan
               politik di awal 1950-an membentuk keyakinan     berkembang menjadi matang”.  Eksperimentasi
                                                                                          264
               bahwa kepemimpinan yang kuat diperlukan bagi    demokratis setidaknya membutuhkan waktu agar

               sistem. Demokrasi membutuhkan kepemimpinan      didapatkan pengalaman bagaimana membangun
 Upacara dan keberangkatan Perdana RIS   agar dapat mencapai tujuan-tujuannya. Dan hal   sistem  demokratis  yang baik bukannya malah
 Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari
               itu dipercayai oleh Sukarno tidak bisa dicapai   digantikan dengan demokrasi kepemimpinan
 Yogyakarta, Januari 1950.
               dengan “demokrasi pertarungan bebas” ala        di mana terpimpinnya saja yang ditegakkan
 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
               demokrasi parlementer.                          sedangkan demokrasinya dihapuskan.




 160  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959           PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  161
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178