Page 171 - Perdana Menteri RI Final
P. 171

261
               bisa mengangkat senjata semaunya”.  Sementara   Tugasnya sebagai wakil presiden disibukkan oleh
               itu, terhadap proklamasi Republik Maluku Selatan   keperluan kegiatan politik (seremonial) negara,
               yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Indonesia   seperti pada perayaan kemerdekaan setiap

               Timur, Dr. Soumokil, Hatta menghimbau “jika     tanggal 17 Agustus atau pembukaan  kegiatan
               saudara benar-benar mencintai bung Karno dan    negara, sidang parlemen, konferensi nasional
               saya sebagai pemimpin saudara, jangan jauhkan   atau internasional, pameran, atau pembangunan
               nama kami dengan tindakan tak menentu yang      gedung dan sarana/prasarana.  Hatta banyak
                                                                                          262
               bersifat anarkis”.                              melalukan kunjungan ke daerah-daerah untuk
                                                               berbicara kepada berbagai tokoh dan kelompok.
               Gerakan-gerakan menolak  bergabung kepada
                                                               Ia sering  diminta juga untuk  mengisi ceramah
               negara  kesatuan dapat diredam oleh pasukan
                                                               atau  memberikan  kuliah  umum  di  universitas
               Republik. Negara-negara federal yang perlahan
 Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad
                                                               atau sekolah kepempinan, seperti Universitas
 Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut
               mulai runtuh, membuat Sumatera Timur
 hadir menyaksikan upacara pembukaan PON I di                  Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Sekolah
               mengikuti arus mendukung konsepsi negara
 Stadion Sriwedari Solo pada 9 September 1948.
                                                               Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad),
               kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS
 Arsip Nasional Republik Indonesia                             dan Akademi Dinas Luar Negeri.
               secara resmi dibubarkan dan diubah menjadi
               negara kesatuan kembali dengan nama yang
                                                               Hatta dan Sukarno diberi porsi untuk memainkan
               dipakai pada proklamasi kemerdekaan: Republik   peran sebagai penasihat, tempat untuk bertanya
 6.  Menyelesaikan soal Irian Barat dalam   Timur, terlihat dari penentangan yang dilakukan   Indonesia. Jakarta dipilih kembali sebagai
                                                               pemimpin pemerintahan, partai, universitas, dan
 setahun ini juga dengan jalan damai.  oleh Westerling, Andi Aziz, dan pembentukan
               ibukota negara. Revolusi politik telah berakhir,
                                                               masyarakat. Hatta misalnya sering diminta saran
 Republik Maluku Selatan. Hatta kecewa dengan
 7.  Menjalankan politik luar negeri yang   pembangunan yang lebih terarah dibutuhkan   dalam pembentukan kabinet baru. Namun,
 dukungan yang diberikan oleh Sultan Hamid
 memperkuat kedudukan RIS dalam dunia   dalam negara kesatuan yang kembali diusung.   sebagai wakil presiden konstitusional, Hatta
 kepada Westerling, meskipun Sultan Hamid telah
 internasional dengan memperkuat cita-cita   Masih banyak masalah sosial, politik, agama,   hanya bisa mempertanyakan keputusan kabinet
 diberikan kepercayaan mengemban tugas sebagai
 perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-  etnisitas,  kebudayaan,  dll,  yang  belum  apabila ia tidak setuju terhadapnya dan tidak
 menteri pada masa transisi menuju negara kesatuan.
 bangsa.       terselesaikan oleh Revolusi dan  akan dihadapi   bisa mendesakkan kekuasaannya. Meskipun
               oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Meskipun Hatta lebih menyukai federasi, namun   Terhadap pembelotan yang dilakukan oleh Kapten   berperan secara simbolik, Sukarno dan Hatta
 ia bersedia mengikuti suara terbanyak dari para   Andi Aziz di Sulawesi, Hatta mengeluarkan   tidak bisa menghindarkan dirinya untuk terlibat
               DARI DWITUNGGAL KE DWITANGGAL
 pemimpin  Republik  dan  rakyat  sekalian  untuk   pidato tanggal 10 April dengan membedakan   dalam pertentangan terus menerus yang muncul
 mengupayakan negara kesatuan, dengan catatan   pemberontakan yang dilakukan Westerling dan   Setelah RIS diubah menjadi bentuk negara   antarkelompok politik, agama, militer, dan
 bahwa desentralisasi daerah dapat dilakukan. Hatta   Andi Aziz. Ia mengatakan bahwa “jangan kita   kesatuan  kembali,  Hatta  mendapatkan  kedaerahan yang muncul di masa demokrasi
 berusaha mendorong terciptanya negara kesatuan   lupakan bahwa lawan bukanlah musuh kita, tetapi   kepercayaan kembali menjadi wakil presiden   parlementer. Salah satu perhatian Hatta adalah
 dengan seminimal mungkin gesekan dengan negara   saudara-saudara kita sendiri, satu bangsa dan satu   Republik Indonesia. Tanpa hambatan berarti, ia   pada masalah partai politik yang menurutnya
 federal. Ada banyak sentimen pro-Republik di   daerah … karena itu tidak baik kalau perjuangan   dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan   menciptakan instabilitas dalam demokrasi
 negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda.   politik dibarengi dengan kekerasan dengan   mendapatkan 113 suara. Dalam sistem demokrasi   parlementer dan hanya berjuang untuk
 Apalagi  federalisme  dilihat  secara  curiga  sebagai   tangan terkepal atau tindakan seperti itu”. Hatta   parlementer yang baru, Hatta hanya menjadi   kepentingan  kelompoknya  daripada negaranya
 muslihat Belanda. Namun, untuk mempercepat   menegaskan oposisi dibenarkan dalam demokrasi,   wakil kepala negara yang konstitusional. Ia tidak   sendiri.  Hatta berpendapat  bahwa “partai
 transisi ke negara kesatuan, muncul oposisi yang kuat   tapi tidak boleh mengancam keamanan sebab   aktif dalam pemerintahan sebagai eksekutif,   politik dimaksudkan untuk menjadi sarana
 dari negara-negara Sumatera Timur dan Indonesia   “demokrasi bukanlah anarki, di mana setiap orang   sebab tugas itu diambil alih oleh perdana menteri.   yang  teratur dalam menyalurkan pandangan





 158  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959           PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  159
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176