Page 170 - Perdana Menteri RI Final
P. 170

261
                                                                                                                                                  bisa mengangkat senjata semaunya”.  Sementara   Tugasnya sebagai wakil presiden disibukkan oleh
                                                                                                                                                  itu, terhadap proklamasi Republik Maluku Selatan   keperluan kegiatan politik (seremonial) negara,
                                                                                                                                                  yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Indonesia   seperti pada perayaan kemerdekaan setiap

                                                                                                                                                  Timur, Dr. Soumokil, Hatta menghimbau “jika    tanggal 17 Agustus atau pembukaan  kegiatan
                                                                                                                                                  saudara benar-benar mencintai bung Karno dan   negara, sidang parlemen, konferensi nasional
                                                                                                                                                  saya sebagai pemimpin saudara, jangan jauhkan   atau internasional, pameran, atau pembangunan
                                                                                                                                                  nama kami dengan tindakan tak menentu yang     gedung dan sarana/prasarana.  Hatta banyak
                                                                                                                                                                                                                             262
                                                                                                                                                  bersifat anarkis”.                             melalukan kunjungan ke daerah-daerah untuk
                                                                                                                                                                                                 berbicara kepada berbagai tokoh dan kelompok.
                                                                                                                                                  Gerakan-gerakan menolak  bergabung kepada
                                                                                                                                                                                                 Ia sering  diminta juga untuk  mengisi ceramah
                                                                                                                                                  negara  kesatuan dapat diredam oleh pasukan
                                                                                                                                                                                                 atau  memberikan  kuliah  umum  di  universitas
                                                                                                                                                  Republik. Negara-negara federal yang perlahan
      Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad
                                                                                                                                                                                                 atau sekolah kepempinan, seperti Universitas
      Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut
                                                                                                                                                  mulai runtuh, membuat Sumatera Timur
      hadir menyaksikan upacara pembukaan PON I di                                                                                                                                               Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Sekolah
                                                                                                                                                  mengikuti arus mendukung konsepsi negara
      Stadion Sriwedari Solo pada 9 September 1948.
                                                                                                                                                                                                 Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad),
                                                                                                                                                  kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS
      Arsip Nasional Republik Indonesia                                                                                                                                                          dan Akademi Dinas Luar Negeri.
                                                                                                                                                  secara resmi dibubarkan dan diubah menjadi
                                                                                                                                                  negara kesatuan kembali dengan nama yang
                                                                                                                                                                                                 Hatta dan Sukarno diberi porsi untuk memainkan
                                                                                                                                                  dipakai pada proklamasi kemerdekaan: Republik   peran sebagai penasihat, tempat untuk bertanya
                           6.  Menyelesaikan soal Irian Barat dalam       Timur, terlihat dari penentangan yang dilakukan                         Indonesia. Jakarta dipilih kembali sebagai
                                                                                                                                                                                                 pemimpin pemerintahan, partai, universitas, dan
                             setahun ini juga dengan jalan damai.         oleh Westerling, Andi Aziz, dan pembentukan
                                                                                                                                                  ibukota negara. Revolusi politik telah berakhir,
                                                                                                                                                                                                 masyarakat. Hatta misalnya sering diminta saran
                                                                          Republik Maluku Selatan. Hatta kecewa dengan
                           7.  Menjalankan politik luar negeri yang                                                                               pembangunan yang lebih terarah dibutuhkan      dalam pembentukan kabinet baru. Namun,
                                                                          dukungan yang diberikan oleh Sultan Hamid
                             memperkuat kedudukan RIS dalam dunia                                                                                 dalam negara kesatuan yang kembali diusung.    sebagai wakil presiden konstitusional, Hatta
                                                                          kepada Westerling, meskipun Sultan Hamid telah
                             internasional dengan memperkuat cita-cita                                                                            Masih banyak masalah sosial, politik, agama,   hanya bisa mempertanyakan keputusan kabinet
                                                                          diberikan kepercayaan mengemban tugas sebagai
                             perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-                                                                            etnisitas,  kebudayaan,  dll,  yang  belum     apabila ia tidak setuju terhadapnya dan tidak
                                                                          menteri pada masa transisi menuju negara kesatuan.
                             bangsa.                                                                                                              terselesaikan oleh Revolusi dan  akan dihadapi   bisa mendesakkan kekuasaannya. Meskipun
                                                                                                                                                  oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
                           Meskipun Hatta lebih menyukai federasi, namun   Terhadap pembelotan yang dilakukan oleh Kapten                                                                        berperan secara simbolik, Sukarno dan Hatta
                           ia bersedia mengikuti suara terbanyak dari para   Andi Aziz di Sulawesi, Hatta mengeluarkan                                                                           tidak bisa menghindarkan dirinya untuk terlibat
                                                                                                                                                  DARI DWITUNGGAL KE DWITANGGAL
                           pemimpin  Republik  dan  rakyat  sekalian  untuk   pidato tanggal 10 April dengan membedakan                                                                          dalam pertentangan terus menerus yang muncul
                           mengupayakan negara kesatuan, dengan catatan   pemberontakan yang dilakukan Westerling dan                             Setelah RIS diubah menjadi bentuk negara       antarkelompok politik, agama, militer, dan
                           bahwa desentralisasi daerah dapat dilakukan. Hatta   Andi Aziz. Ia mengatakan bahwa “jangan kita                       kesatuan   kembali,   Hatta    mendapatkan     kedaerahan yang muncul di masa demokrasi
                           berusaha mendorong terciptanya negara kesatuan   lupakan bahwa lawan bukanlah musuh kita, tetapi                       kepercayaan kembali menjadi wakil presiden     parlementer. Salah satu perhatian Hatta adalah
                           dengan seminimal mungkin gesekan dengan negara   saudara-saudara kita sendiri, satu bangsa dan satu                    Republik Indonesia. Tanpa hambatan berarti, ia   pada masalah partai politik yang menurutnya
                           federal. Ada banyak sentimen pro-Republik di   daerah … karena itu tidak baik kalau perjuangan                         dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan   menciptakan instabilitas dalam demokrasi
                           negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda.   politik dibarengi dengan kekerasan dengan                         mendapatkan 113 suara. Dalam sistem demokrasi   parlementer dan hanya berjuang untuk
                           Apalagi  federalisme  dilihat  secara  curiga  sebagai   tangan terkepal atau tindakan seperti itu”. Hatta             parlementer yang baru, Hatta hanya menjadi     kepentingan  kelompoknya  daripada negaranya
                           muslihat Belanda. Namun, untuk mempercepat     menegaskan oposisi dibenarkan dalam demokrasi,                          wakil kepala negara yang konstitusional. Ia tidak   sendiri.  Hatta berpendapat  bahwa “partai
                           transisi ke negara kesatuan, muncul oposisi yang kuat   tapi tidak boleh mengancam keamanan sebab                      aktif dalam pemerintahan sebagai eksekutif,    politik dimaksudkan untuk menjadi sarana
                           dari negara-negara Sumatera Timur dan Indonesia   “demokrasi bukanlah anarki, di mana setiap orang                     sebab tugas itu diambil alih oleh perdana menteri.   yang  teratur dalam menyalurkan pandangan





                           158   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  159
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175